Sekilas tentang FDPU

 


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) adalah wadah para dosen di bidang persaingan usaha, khususnya yang berlatar belakang hukum dan ekonomi. Forum ini telah digagas sejak tahun 2008 oleh sejumlah ahli hukum dan ekonomi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air,  dipelopori antara lain oleh Ningrum Natasya Sirait (Universitas Sumatera Utara), Maman Setiawan (Universitas Padjadjaran), Andi M. Fahmi (Universitas Indonesia), Amirullah Setya Hardi (Universitas Gadjah Mada), Dedie S. Martadisastra (Universitas Trisakti), Siti Anisah (Universitas Islam Indonesia), Elly Erawaty (Universitas Katolik Parahyangan), dan Paramita  Prananingtyas (Universitas Diponegoro).

Gagasan ini kemudian disepakati untuk lebih dikonkretkan lagi dalam satu wadah bernama Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 5 April 2017 di Kampus Alam Sutera Universitas Bina Nusantara (Jakarta) di hadapan para dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan itu, sekaligus ditunjuk Shidarta dari Universitas Bina Nusantara untuk menjadi ketua (koordinator) yang pertama dari forum ini sampai dua tahun ke depan (2017-2019).

Nama “forum” sengaja dipilih guna memberi kesan kuat bahwa FDPU merupakan tempat berinteraksi yang cair dan terbuka untuk semua kalangan dosen yang meminati dan mendalami persaingan usaha dari berbagai perguruan tinggi (negeri dan swasta).  FDPU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan bersifat nirlaba. FDPU berkomitmen menjadi forum ilmiah yang independen, dalam arti tidak berafiliasi pada kelembagaan manapun, kendati ia tetap membuka diri untuk bekerja sama sebagai mitra yang sejajar dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut,  tujuan FDPU adalah sebagai: (1) sarana komunikasi dosen-dosen persaingan usaha dalam pengayaan materi pengajaran, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum persaingan usaha; (2) sarana kegiatan temu ilmiah, seperti seminar, focus group discussion, lokakarya, dan pelatihan dalam bidang persaingan usaha; (3) wadah koordinasi dan tukar-menukar pengalaman dan pemanfaatan sumberdaya (experience and resource sharing) antar-perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan di bidang persaingan usaha; dan (4) pusat informasi tentang keahlian dan pemetaan ahli persaingan usaha yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Informasi lebih lanjut tentang FDPU dapat menghubungi:

 

Seminar Social Consumer Protection


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara telah mengadakan seminar tentang “Social Consumer Protection”, bertempat di Kampus BINUS Anggrek, tanggal 15 November 2017. Bertindak sebagai pembicara kunci adalah Prof. Dr. iur. Stefan Koos dari Bundeswehr University, Munich, Jerman. Beliau didampingi oleh Dr. Shidarta yang memberikan introduksi di awal seminar.

Seminar ini diikuti oleh sekitar 300 peserta, yang terdiri dari para mahasiswa di Exhibition Hall, tempat acara berlangsung, dan 184 peserta lain yang mengikuti kegiatan tersebut secara online melalui fasilitas webinar.  Kegiatan seminar via online demikian adalah kali pertama diselenggarakan oleh FDPU dan diharapkan dapat dilakukan di masa mendatang, mengingat sebaran anggota FDPU yang sangat luas.

Dalam paparannya Shidarta menyampaikan kaitan antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen. Ada empat hak konsumen yang mendasari perlindungan konsumen. Salah satu di antaranya adalah hak untuk memilih (the right to choose). Hak ini hanya dapat ditegakkan sepanjang ada pasar yang berpihak pada konsumen. Pasar demikian muncul jika iklim persaingan usahanya sehat.

Stefan Koos yang merupakan visiting professor di Prodi Hukum BINUS University pada sesi berikutnya menjelaskan tentang titik berat perlindungan diberikan pada konsumen secara umum. Perlindungan ini pertama-tama diberikan dengan bertolak pada sajian informasi yang cukup kepada konsumen. Dengan informasi tersebut, konsumen mampu untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu produk.  Seberapa detail informasi itu diberikan sangat bergantung pada tingkat risiko dari produk tersebut. Namun, menurut Stefan Koos, yang diambil patokan tetaplah konsumen pada umumnya (average), bukan konsumen yang terlalu cerdas, bukan pula  konsumen yang terlalu bodoh.  (***)

Membangun ‘Knowledge-Hub’ dari Indonesia



Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar seminar internasional dengan tajuk ‘Building Knowledge Hub and Regional Expertise towards the Harmonization of Competition Policy in East Asia Region’, bertempat di Courtyard-Marriott Nusa Dua Resort, Bali. Acara ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan para petinggi (high officials) dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara di kawasan Asia.

Seminar ini bermula dari gagasan Ketua KPPU Dr. Syarkawi Rauf untuk mendorong terbentuknya academic network on competition policy (ANCP) tingkat Asia Pacific, dengan terutama melibatkan dosen-dosen persaingan usaha dari Indonesia sebagai motornya. Untuk itu peran FDPU dipandang penting dalam menindaklanjuti gagasan ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya’ranie, yang hadir membuka seminar internasional ini,  ada hal lain yang juga penting diperhatikan dalam pembentukkan knowledge-hub ini, yakni  perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Untuk itu isu-isu seputar harmonisasi sistem hukum terkait kebijakan tentang persaingan usaha juga perlu didiskusikan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Ketua FDPU, Dr. Shidarta di selah-selah acara seminar tanggal 6 September 2017. Pada kesempatan itu, Shidarta menekankan bahwa FDPU adalah sebuah forum para dosen yang bersifat independen, yang berharap dapat berkontribusi membangun knowledge-hub ini, bermula dari Indonesia sendiri. Dikemukakannya bahwa  anggota FDPU baru mencapai 135 orang, yang tersebar dari 66 perguruan tinggi di 22 provinsi seluruh Indonesia. Dosen-dosen yang berlatar belakang ilmu hukum dan ekonomi ini pun harus dilakukan pemetaaan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan akan ada kajian-kajian yang lebih spesifik dan mendalam terkait aspek-aspek hukum dan ekonomi dalam persaingan usaha.

Prof. William E. Kovacic dari George Washington University, yang diundang sebagai pembicara kunci dalam seminar internasional ini menekankan pula pentingnya peran jaringan kerja sama antar-perguruan tinggi (academic network on competition policy/ANCP). Untuk itu ia bahkan mengundang para dosen dan mahasiswa untuk berkunjung ke George Washington University dan mengambil beberapa program riset dan magang di Competition Law Center universitas tersebut.

Selanjutnya pada sesi pleno, tampil lima orang ahli sebagai pembicara. Mereka adalah Ir. M. Nawir Messi (KPPU), Prof. Stefan Koos (Bundeswehr University; visiting professor BiNUS University), Prof. Ningrum Natasya Sirait (USU Indonesia), Prof. Abu Bakar Munir (University of Malaya), dan Dr. Rhonda L. Smith (The University of Melbourne). Acara ini dipandu oleh Dr. Paramita Prananingtyas (Undip). Dalam sesi ini antara lain diangkat isu tentang perlu tidaknya harmonisasi itu dilakukan langsung di tingkat regional, atau cukup dengan tingkat bilateral terlebih dulu.

Para pembicara di sesi pleno ini kemudian bertugas sebagai moderator pada empat sesi panel. Pada empat sesi panel yang berlangsung selepas istirahat siang tersebut, tampil 16 penyaji makalah yang menyoroti aspek-aspek persaingan usaha dari berbagai sudut pandang.

Pada malam harinya para penyaji dan peserta seminar internasional tersebut diundang menghadiri gala-dinner bersama dengan para tamu dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara. Pada tanggal 7 September 2017, bertempat di Inaya Putri Bali, Nusa Dua, dilangsungkan pula the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy (EACON), yang terbuka untuk diikuti oleh anggota FDPU. Direncanakan kegiatan serupa akan berlangsung tahun depan (2018) di Sydney, Australia. (***)

Artikel: Disruptive Innovation dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Oleh UDIN SILALAHI

Di era globalisasi sekarang ini persaingan diantara para pelaku usaha di pasar yang bersangkutan sangat ketat. Para pelaku usaha tetap berjuang untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Persaingan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksinya atau pelayanan jasanya dan  menjual produknya atau jasanya dengan harga yang kompetitif. Untuk itu pelaku usaha berusaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi.

Inovasi-inovasi yang marak akhir-akhir ini adalah melalui apa yang disebut dengan digital economy. Ekonomi  digital adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pasar yang berfokus pada teknologi digital. Ini biasanya melibatkan perdagangan barang atau jasa informasi melalui perdagangan elektronik.

Untuk memahami gagasan ekonomi digital, penting untuk memahami arti ‘disruptive innovation’. Disruptive innovation dipelopori oleh Clayton M. Christensen dalam artikelnya yang di muat dalam jurnal Harvard Business Review pada tahun 1995. Menurut Clayton M Christensen ‘disruptive innovation’ mengacu pada: “Sebuah proses di mana produk atau layanan berakar pada awalnya dalam aplikasi sederhana di bagian bawah pasar dan kemudian tanpa berhenti bergerak ke pasar, akhirnya menggusur pesaing yang sudah mapan.”

Lebih lanjut Christensen menjelaskan bahwa penyebaran disruptive innovation melalui dua tahap: (i) pada tahap pertama, inovasi melakukan kinerja buruk sepanjang beberapa dimensi yang penting bagi pelanggan tradisional dan dengan harga yang lebih rendah, sehingga ditargetkan – dan digunakan – oleh pelanggan baru di pasar baru;  (ii) dalam tahap kedua ketika disruptive innovation dibentuk, di pasar yang baru, ia berkembang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan utama dan menurunkan perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar mainstream.

Dengan adanya disruptive innovation ini mengalahkan perusahaan besar bersaing dipasar yang bersangkutan. Contohnya dengan hadirnya Uber, GrabCar, dan Gocar mengubah konstelasi persaingan dibidang taxi.  Taksi online menggunakan sistem aplikasi untuk dipesan  para calon penumpang, yang penting calon penumpang mempunyai android dan aplikasinya serta jaringan internet. Jika seseorang ingin pergi ke suatu tujuan tertentu, begitu ia mengordernya dan tidak lama kemudian taksi online tersebut akan meluncur menjemput si calon penumpang dimana ia berada. Karena taksi online yang terdekat dengan si pemesan akan menerima orderan tersebut, sehingga taksi online akan tiba dengan cepat ditempat dimana si pengorder berada. Ternyata dengan hadirnya taksi online mengurangi market share taksi konvensional.

Persaingan antara taksi online dengan taksi konvensional tidak terelakkan lagi, walaupun dari segi bisnis pola kerjanya berbeda. Berbeda karena perusahaan penyedia aplikasi tidak menyediakan mobil. Pada umumnya mobil adalah milik pengemudi sendiri dan hubungan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan melalui koperasi dimana pengemudi bergabung. Definisi pasar bersangkutan dari perspektif hukum persaingan usaha juga menjadi isu.

Hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penilaian atas persaingan diantara keduanya, karena seperti disebutkan oleh Christensen bahwa usaha disruptive innovation lebih murah, lebih gampang diperoleh dan menggunakan suatu model usaha dengan keunggulan biaya struktural (structural cost advantages). Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga persaingan usaha menilai dampak disruptive innovation terhadap persaingan usaha dan bagaimanaa penerapan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang menggunakan disruptive innovation, yang dalam kenyataannya dapat mengalihkan minat pembeli dari pelaku usaha incumbent kepada pelaku usaha dengan disruptive innovation?

Oleh karena itu, sebelumnya, perlu dijawab apa sebenarnya tujuan hukum persaingan usaha? Secara umum disepakati bahwa tujuan persaingan usaha adalah untuk melindungi persaingan usaha itu sendiri bukan melindungi para pelaku usaha an sich dan untuk mensejahterahkan konsumen. Sedangkan tujuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen), mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam menegakkan UU No. 5/1999 dasar pertimbangannya adalah untuk mencapai tujuan UU No. 5/1999 tersebut. Oleh karena itu, disruptive innovation dalam konteks online taksi, karena pola bisnisnya belum diatur dalam Undang-undang Lalulintas, maka diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang diperbahahrui menjadi Permenhub No. 26/2017 untuk mengakui legalitas taksi online di Indonesia.

Jadi ketika  muncul terutama menyangkut hubungan antara inovasi dan kebijakan persaingan, pemahaman bersama adalah bahwa KPPU harus melindungi proses inovasi dengan membiarkan pasar terbuka bagi para inovator potensial. Oleh karena itu, menentukan pasar yang bersangkutan atau mengklarifikasi struktur pasar sangat penting untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan bersifat antikompetitif atau tidak.

Definisi pasar sangat relevan dalam konteks disruptive innovation, karena salah satu karakteristik khas gangguan tersebut adalah kemampuannya untuk “mengganggu” pasar yang ada dan menghancurkan perusahaan incumbent. Apakah taksi online dengan taksi konvensional berada pada pasar bersangkutan yang sama? Dari sisi pasar demand secara sederhana dapat dijawab ya, tetapi dari sisi pasar sebaliknya (penawaran) perlu dikaji lebih dalam lagi, karena inovasi yang dilahirkan oleh taksi online adalah justru pada sistem aplikasi yang diciptakan yang mempermudah calon penumpang untuk mengordernya.

Kemudian hubungan antara pengemudi taksi online dengan penyedia aplikasi harus dipertegas apakah hubungan kerja atau kerjasama, karena menurut Permenhub No. 26/2017 penyedia aplikasi yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan transportasi publik, yaitu berupa koperasi. Dengan demikian untuk menganalisis market powernya dan posisi dominannya harus dijelaskan hal-hal tersebut guna menghitung biaya produksinya sehingga dapat menilai apakah harga yang ditawarkan oleh taksi online masih wajar atau tidak.

Jadi disruptive innovation mempunyai dampak besar terhadap persaingan pada pasar yang bersangkutan, yaitu terhadap konsumen, konsumen dapat disejahterahkan, dan terhadap persaingan, maka pelaku usaha konvensional harus berbenah untuk dapat bersaing. Langkah awal yang harus dilakukan oleh KPPU dalam menganalisis apakah perilaku taksi online melakukan anti persaingan atau tidak pada pasar yang bersangkutan, KPPU secara khusus menetapkan definisi pasar bersangkutan terlebih dahulu. Bahkan ketika pasar diubah atau diciptakan oleh inovator yang mengganggu, otoritas persaingan (KPPU) dihadapkan pada kebutuhan untuk segmentasi pasar yang ada atau menentukan pasar yang baru. Penentuan pasar bersangkutan sangat penting untuk menganalisis apakah taksi online melakukan anti persaingan dan apakah mempunyai market power dan posisi dominan yang dapat disalahgunakannya. (***)


  • Penulis adalah dosen tetap dan pengajar Hukum Persaingan Usaha FH UPH Karawaci. Tulisan ini atas izin penulis dimuat di rubrik ini. Sebelumya, tulisan tersebut telah dimuat di Investordaily, tanggal 8 Agustus 2017.

Pandangan Umum FDPU tentang ‘Disruptive Innovation’


Disampaikan sebagai Hasil Seminar “disruptive innovation” (Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, 27 Juli 2017)

  1. “Disruptive Innovation” adalah fenomena global dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir berkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini telah mengubah banyak perspektif dalam berbisnis, yang intinya memberi pilihan yang lebih menguntungkan konsumen. Oleh sebab itu, inovasi seperti ini tidak mungkin dan memang tidak selayaknya dihambat, mengingat pasar yang inovatif (innovative market) merupakan salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi.
  2. Jikalau ada pandangan bahwa inovasi ini membawa dampak “disruptive” terhadap pelaku usaha yang sudah mapan, maka dampak inilah yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Ketidakmampuan dalam pengelolaan hanya akan merusak struktur pasar, membuahkan instabilitas ekonomi, dan sosial. Pola pengelolaan pun tidak boleh sekadar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, melainkan harus mencermati dasar-dasar filosofis dan konstitusional negara, dengan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai tujuan akhirnya.
  3. Negara (c.q. Pemerintah) sangat perlu menentukan apa sesungguhnya kebijakan dasar (basic policy) kita di dalam menghadapi fenomena “disruptive innovation” ini, yang pada gilirannya akan mewarnai regulasi kita di sektor-sektor terkait. Sementara itu, pada masa transisi ini pula, harus sudah diambil langkah-langkah konkret yang lebih fleksibel untuk menyikapinya fenomena yang terus meluas tersebut. Langkah-langkah tadi wajib mencerminkan adanya keseimbangan antara kompetisi dan inovasi. Intinya adalah: persaingan usaha yang sehat mutlak dijaga, sementara di sisi lain kreativitas juga layak dihargai (antara lain berdampak pada perlindungan kekayaan interlektual).
  4. Dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah konkret ini, Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan di tingkat daerah, yang sangat mungkin tidak selalu seragam dengan dampaknya yang akan sangat kompleks dan multidimensional. Di sinilah diperlukan kajian akademis dan ruang dialog yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan, dan untuk itu, para akademisi yang meminati kajian persaingan usaha membuka diri untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas demikian.
  5. Ada kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk bidang-bidang tertentu dan/atau pada daerah-daerah tertentu, memberi kesan kuat sebagai transitional policies . Di sinilah suatu kebijakan dasar yang bersifat komprehensif  (berangkat dari kajian akademis yang multidisipliner) tadi perlu dihadirkan terlebih dulu untuk memayungi dan merajut kebijakan-kebijakan sektoral dan transisional tersebut. Dengan demikan, diharapkan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan menunjukkan komitmen negara guna: (a) menciptakan  iklim  persaingan usaha yang sehat, dengan menutup adanya hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan (entry barrier) dan/atau penyalahgunaan posisi dominan; dan (b) memberikan perlindungan hak-hak konsumen secara optimal (mencakup antara lain hak-hak dasar seperti hak atas keamanan/keselamatan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar). (***)


Press Release FDPU tentang Seminar Disruptive Innovation, 27 Juli 2017


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) adalah sebuah forum independen para dosen bidang hukum dan ekonomi dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang  pada tanggal 27 Juli 2017 mengadakan seminar nasional bertema “Disruptive Innovation” bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Acara berlangsung di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta.

Bagi FDPU seminar ini mengandung arti penting karena dilakukan di tengah menghangatnya wacana tentang serbuan layanan online terhadap dunia usaha di berbagai sektor, sehingga dipandang “mengganggu” kemapanan tata cara usaha konvensional. Serbuan ini dianggap mengganggu (disruptive), tetapi di sisi lain menawarkan kemudahan dan kemurahan yang menjadi ciri berbisnis dunia digital.

Jumlah pemakai Internet di Indonesia yang menurut E-Marketer (2017) sudah mencapai urutan keenam terbesar di dunia, sungguh menjadi daya tarik tersendiri bagi semua pelaku usaha yang telah “go-digital” tersebut. Perkiraannya, pada tahun 2018 nanti, pengguna Internet di Tanah Air akan mencapai angkat 123 juta.

Benar bahwa “disruptive innovation” ini merupakan fenomena global yang tidak mungkin dibendung begitu saja. Sekalipun demikian, sebagai sebuah negara berdaulat, tetap ada ruang bagi pengambil kebijakan publik untuk menyiasati serbuan ini agar kepentingan publik jangka panjang tetap diberikan prioritas. Kepentingan publik berjangka panjang ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, namun berimplikasi secara multidimensional.

Pertama, sisi persaingan usaha. Sisi ini membahas hubungan B2B (business to business). Dari sisi ini, dunia usaha harus mengedepankan tercipta dan terpeliharanya iklim persaingan usaha yang sehat. Tidak boleh ada hambatan bagi pemain baru untuk masuk (no entry-barrier) di dalam dunia usaha Indonesia, yang pada gilirannya  berakibat pada terkonsentrasinya penguasaan pasar oleh satu atau sekelompok pelaku usaha. Pasar tidak menjadi buyer’s market, tetapi seller’s market. Munculnya disruptive innovation tidak boleh dihadapi dengan sikap negatif, yaitu secara defensif melarangnya begitu saja, melainkan harus secara bijaksana justru perlu mengakomodasikannya agar pelaku usaha konvensional (incumbent business actors) dapat ikut memanfaatkan perkembangan ini seoptimal mungkin. Bagi pelaku usaha yang belum siap, maka tugas negaralah (baca: pemerintah) untuk menyiapkan mereka. Dalam rangka itulah diperlukan strategi negara dalam menghadapi disruptive innovation ini.

Kedua, sisi perlindungan konsumen. Sisi ini lebih menyoroti hubungan B2C (business to consumer).  Disruptive innovation berangkat dari perspektif kebutuhan konkret konsumen. Jadi, dari kaca mata konsumen, inovasi ini tidak dianggap “mengganggu”. Konsumen justru merasa terbantu karena layanan menjadi lebih efisien dan efektif. Dukungan konsumen atas keberadaan usaha yang inovasi seperti itu tidak boleh membuat konsumen justru lengah, sehingga akhirnya terjadi akumulasi kerugian pada konsumen akibat praktik curang dalam dunia usaha, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai medianya. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen harus menjadi titik perhatian.  Tugas negara untuk melakukan edukasi konsumen secara terus-menerus karena inovasi di bidang ini tidak pernah mengenal kata berhenti.

Kedua sisi utama ini kemudian punya implikasi yang luar biasa di sektor ketenagakerjaan, perlindungan kekayaan intelektual, perpajakan, sampai pada masalah-masalah sosial.

FDPU yang terdiri dari dosen-dosen yang memiliki ekspertis, khususnya di bidang hukum dan ekonomi sangat berpotensi untuk dilibatkan dalam mengatasi “disruptive innovation” ini.  Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu bergandengan tangan dengan komunitas para akademisi ini. Para dosen tersebut juga siap diajak untuk mencari strategi yang tepat untuk mengelola perkembangan ini dalam semangat persaingan usaha yang sehat dan pada gilirannya membantu penyusunan draf pengaturannya.  Seminar kali ini merupakan langkah awal sejak forum dosen ini dideklarasikan pada tanggal 5 April 2017 di Kampus BINUS Alam Sutera. (***)

Artikel: Pengaturan Leniency Program dalam Mengungkap Praktek Kartel

Oleh UDIN SILALAHI

Praktek kartel adalah salah satu persekongkolan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha, karena praktek kartel akibatnya langsung merugikan konsumen dan tujuan para peserta kartel untuk meningkatkan profit mereka.

Para peserta kartel tahu dan sadar bahwa praktek kartel melanggar undang-undang. Oleh karena itu umumnya praktek kartel dilakukan secara diam-diam (tacit collussion) dan sangat rahasia sehingga sulit dibuktikan, tetapi akibat praktek kartel tersebut langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu harga naik secara signifikan.

Karena sulit membuktikan praktek kartel, yaitu untuk mendapat bukti langsung, berupa perjanjian harga yang dibuat para peserta kartel, maka dalam penegakan hukum persaingan usaha digunakan apa yang disebut dengan indirect evidence (bukti tidak langsung) untuk mengetahui adanya indikasi adanya praktek kartel. Banyak negara telah menerapkan indirect evidence tersebut, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan lain-lain. Indirect evidence adalah merupakan bukti komunikasi di antara peserta kartel tetapi apa isi pembicaraannya tidak diketahui isinya, dan bukti ekonomi terdiri dari bukti struktural dan bukti perilaku.

Banyak negara yang telah menggunakan indirect evidence tidak menerima hal itu sebagai satu- satunya alat bukti, tetapi merupakan bukti awal untuk menemukan adanya indikasi praktek kartel. Oleh karena itu, banyak negara —untuk melengkapi bukti tidak langsung tersebut—tetap memerlukan bukti langsung sebagai alat bukti bahwa telah terjadi praktek kartel oleh para pelaku usaha.

Untuk mendapatkan bukti langsung tersebut, maka negara-negara yang mempunyai hukum persaingan usaha, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan lain-lain, mengatur apa yang disebut dengan leniency program. Program ini ternyata sangat efektif mengungkap praktek kartel di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Di sisi lain, KPPU selama ini juga mengalami kesulitan mendapatkan bukti langsung dalam kasus-kasus kartel. Oleh karena itu KPPU juga menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti. Akan tetapi dalam hukum Indonesia alat bukti tidak langsung belum diterima sebagai alat bukti. Beberapa putusan KPPU mengenai kartel yang menggunakan bukti tidak langsung dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum Indonesia.

Akan tetapi dalam putusan No. 08/KPPU-I/2014 tentang Kartel Ban, Mahkamah Agung menguatkannya dengan alasan bahwa bukti tidak langsung dapat diterima dalam hukum persaingan usaha. Dari putusan tersebut, ada inkonsistensi Mahkama Agung dalam penerimaan bukti tidak langsung tersebut.

Seperti yang diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa, program ini dimasukkan dalam Rancangan UU amandemen UU No. 5/1999 untuk menghindari inkonsistensi penerapan indirect evidence sebagai alat bukti, dan bertujuan untuk mendapatkan bukti langsung dalam praktek kartel.

Dalam Pasal 74 Draf Amandemen UU No. 5/1999 yang berbunyi: (1) KPPU dapat memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya yang diduga melanggar Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21; (2) Pengampunan dan/atau pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPPU. Ketentuan ini harus disambut dengan positif. Akan tetapi pengaturan lebih diteil harus diatur sesuai dengan kondisi dan budaya orang Indonesia.

Leniency program

Menurut sejarah, lahirnya leniency program diawali dari usaha Antitrust Division, Amerika Serikat mencari bukti-bukti pelanggaran praktek kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Di AS praktek kartel merupakan tindak pidana.

Dulu, Antitrust Division mempunyai ketentuan dalam proses pidana untuk memaksa saksi menyampaikan kesaksiannya. Saksi yang menolak memberikan kesaksian dapat dinyatakan dihukum sebagai contempt of court.

Alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari para anggota kartel, pada waktu itu, dimana leniency program belum ditemukan, adalah proses plea bargaining. Kemudian Antitrust Division mempunyai wewenang privillege menentukan besarnya sanksi. Dengan demikian Antitrust Division mempunyai kesempatan dengan instrumen ini menetapkan mengajak kerjasama dengan para peserta kartel. Demikian leniency program dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat pertama kali diundangkan pada tahun 1978. Idenya pertama kali disampaikan oleh John Shenefield asisten Attorney General der Antitrust Division, dalam makalahnya di Universitas Nortwestern di Chicago, memberikan pendapat pada suatu kasus kartel.

Dia mengumumkan bahwa Antitrust Division mengupayakan mendapatkan informasi secara sukarela dari peserta kartel. Antitrust Division bersedia, menjamin pengampunan kerjasama secara sukarela dari peserta kartel, yaitu “the Antitrust Division would give serious consideration to lenient treatment of corporations or officers voluntary reporting their antitrust wrongdoing prior to its detection by the government”.

Leniency Policy 1978 telah diperbaharui pada tahun 1993 dan tahun 1994. Tujuan Leniency Policy adalah untuk menemukan dan menyelidiki kartel, tetapi khususnya untuk membuat pelaku usaha takut melakukan kegiatan kartel.

Pelaku usaha, yang terlibat praktek kartel secara sukarela melaporkan kepada Antitrust Division, akan mendapatkan pengurangan penanganan (sanksi). Jadi, tujuan leniency program adalah untuk memikat pelaku usaha yang terlibat praktek kartel, mengaku dan mendaptar ke Antitrust Division. Langkah ini dirasa lebih mempermudah untuk mengungkap perjanjian kartel yang dibuat secara rahasia. Dalam proses pembuktian akan mempermudah Antitrust Division, di mana para pelaku usaha yang bersangkutan bekerjasama selama proses penyelidikan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Di Uni Eropa Leniency Program pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Komisi Uni Eropa, tahun 2002 diperbaharui dengan fokus pada tranparansi dalam penetapan besaran uang denda tergantung pada seberapa besar keterlibatan pelaku usaha dalam pembuktian praktek kartel tersebut.

Pada tahun 2006 leniency program direvisi kedua kalinya, dimana diaitur penetapan dan penilaian uang denda lebih diteil di mana informasi-informasi yang harus disampaikan oleh pelaku usaha, supaya pelaku usaha tersebut dibebaskan dari denda teretentu. Pengaturan dibebaskan dari denda diatur lebih jelas.

Adanya Leniency Program, baik di Amerika Serikat maupun di Uni Eropa, ternyata berhasil menarik minat peserta kartel untuk melaporkan keterlibatannya dengan adanya reward pengampunan yang diberikan oleh masing-masing lembaga persaingan usaha. Salah saatu contoh kasus kartel Airfreight November 2010, Komisi Eropa menjatuhkan sanksi 779 juta Euro kepada 12 operartor kargo udara karena terbukti menetapkan harga bersama. Komisi Eropa menyatakan bahwa jutaan bisnis bergantung pada layanan kargo udara, yang membawa lebih dari 20% impor Uni Eropa dan hampir 30% dari ekspor Uni Eropa.

Keputusan tersebut memastikan bahwa perusahaan yang menjadi bagian dari kartel kargo udara diberi sanksi atas perilaku mereka. Hampir 800 juta euro denda yang dijatuhkan untuk 12 pengangkut kargo udara yang berpartisipasi dalam kartel penetapan harga terhitung sejak Desember 1999 sampai Februari 2006, di pasar layanan pengiriman udara yang mencakup penerbangan dari, ke dan di dalam Area Ekonomi Eropa (EEA). Pengaturan leniency program Uni Eropa menawarkan perusahaan yang terlibat dalam kartel untuk memberikan laporan serta menyerahkan bukti-bukti terkait sehingga dapat diberikan imunitas dari denda atau pengurangan denda. Syarat pengampunan denda bebas sama sekali dari Komisi Uni Eropa, pelaku usaha harus menjadi yang pertama memberitahukan kepada Komisi Uni Eropa mengenai praktek kartel yang tidak terdeteksi dan memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan Komisi untuk memulai pemeriksaan di tempat dari perusahan yang diduga terlibat dalam kartel.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi imunitas penuh dapat mengambil manfaat dari pengurangan denda jika mereka memberikan bukti yang mewakili nilai tambah yang signifikan atas bukti yang sudah dimiliki Komisi dan dengan catatan partisipasi pelaku usaha tersebut sudah berhenti melakukan praktek kartel tersebut. Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan ini diberikan 30% sampai 50%, kedua 20 sampai 30%, dan perusahaan selanjutnya hingga 20%. Jadi, besaran denda yang diberikan kepada 12 operator pengangkut kargo berbeda-beda sesuai dengan kesediaan mereka memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Jadi, berdasarkan best practices di negara-negara yang mengimplementasikan leniency program, terbukti efektif untuk mendapatkan bukti langsung dan mengurangi praktek kartel. Hal ini perlu segera direalisasikan oleh pembuat undang-undang dalam mengamendemen UU No. 5/1999 yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. (***)


Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum UPH Karawaci dan pengajar Hukum Persaingan Usaha. Tulisan ini pernah dimuat di Investor Daily, 20 Juni 2017.

 

 

 

International Seminar, Bali, Sept 6, 2017

 

NOTIFICATION:

Here are the selected presenters in the break-out panel sessions at the International Seminar in Bali, Sept 6, 2017:

 

  1. William Kovacic (George Washington University)
  2. Munrokhim Misanam, Ph.D. (Commissioner of KPPU)
  3. Sih Yuliana Wahyuningtyas (Atma Jaya Indonesian Chatolic University)
  4. Mireza Fitriadi (legal consultant)
  5. Hung-Hao Chang (National Taiwan University)
  6. Daniel Agustino (Senior Investigator KPPU)
  7. Sevenpri Candra (BINUS Business School)
  8. Mrs. Dwi Marlina Wijayanti (Sunan Kalijaga Islamic State University)
  9. Pierre Horna (Oxford University)
  10. Kurnia Sya’ranie (Vice Chairman of KPPU)
  11. Lim Sanny (BINUS Business School)
  12. Ferdinand David Aritonang (Institute of Statistics, Jakarta)
  13. Taufik Ahmad (KPPU)
  14. Saidah Sakwan (Commissioner of KPPU)
  15. Maman Setiawan, Ph.D. (Padjadjaran University)
  16. Anna Maria Tri Anggraini (Trisakti University).

 

Click the links below: PAPER-TEMPLATE

RUNDOWN

All participants are also kindly invited to join the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy, held on the following day (September 7, 2017)

 

Artikel: Masukan untuk Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Oleh UDIN SILALAHI

Pada tgl. 28 April 2017 DPR telah menerima Draf Amandemen UU No. 5/1999 menjadi Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah menjadi Undang- undang. RUU tersebut terdiri dari 97 pasal. Salah satu yang penting dalam RUU Perubahan tersebut adalah pengaturan tentang tata cara penanganan perkara. Karena hukum acara merupakan pintu masuk ke pengadilan untuk dapat beracara di pengadilan dan untuk menegakkan hukum materiil secara transparan dan akuntabel, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dll.

Hukum acara adalah aturan formal yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan hukum materiilnya, baik di pengadilan maupun di Komisi Pengawas Persangan Usaha (KPPU). Hukum acara tersebut adalah salah satu aturan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penegakan suatu undang-undang. Demikian juga Pasal 38 – Pasal 44 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tata cara penanganan perkara di KPPU. Dan berdasarkan ketententuan-ketentuan tersebut KPPU menerbitkan Perkom No. 1/2010 tentang tata cara penanganan perkara.

Tulisan ini tidak membahas ketentuan Perkom No. 1/2010 tersebut, tetapi membahas ketentuan Pasal 66 – Pasal 86 Rancangan UU Amandemen UU No. 5/1999 tentang tata cara penanganan perkara. Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi KPPU untuk menerbitkan Peraturan Pelaksanan Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU kelak. Untuk itu perlu diberikan masukan untuk mengatur tata cara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal yang masih sama diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut dengan UU No. 5/1999 antara lain adalah pintu masuk suatu perkara di KPPU, yaitu pemeriksaan para terlapor atas adanya laporan oleh siapapun yang mengetahui ada dugaan pelanggaran dan hak inisiatif KPPU sendiri.

Apabila suatu pelaku usaha dilaporkan diduga melakukan pelanggaran atau KPPU menggunakan hak inisiatifnya, maka KPPU memerlukan alat-alat bukti atas dugaan pelanggaran tersebut. KPPU dalam mendapatkan alat bukti, masih menggunakan sistem persidangan dengan pemeriksaan terhadap terlapor. Sistem persidangan ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) Rancangan Undang-Undang yang menetapkan bahwa Sidang Majelis Komisi dilakukan dalam 4 (empat) tahap: a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Lanjutan; c. Musyawarah Majelis; dan d. Pembacaan Putusan. Dan lebih lanjut di dalam Pasal 74 ayat (4) ditetapkan bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Komisi dapat: a. memanggil Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli; b. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor dan/atau Saksi; c. memeriksa dan meminta keterangan Ahli; d. menilai alat bukti; e. meminta keterangan dari instansi pemerintah; f. meminta, mendapatkan, dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain; dan/atau ; g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) tersebut dalam pemeriksaan dan dalam rangka mendapatkan alat-alat bukti, digunakan sistem persidangan seperti persidangan pada kasus pidana dan pada kasus perdata. Berdasarkan best practices di beberapa negara, di Jerman, Komisi Uni Eropa, Jepang, dll, lembaga persaingan usaha dalam memeriksa pelaku usaha tidak dilakukan dalam bentuk persidangan untuk mendapatkan bukti-bukti atau memeriksa pelaku usaha dan para saksi atau ahli, tetapi dalam bentuk kegiatan proses administrasi untuk mendapatkan bukti-bukti atau meminta keterangan pelaku usaha, saksi, atau ahli. Kelemahan sistem persidangan adalah Majelis Komisi ikut terlibat dalam mendapatkan alat- alat bukti, memeriksa para terlapor, saksi, dan meminta keterangan ahli. Hal ini akan mengurangi independensi Majelis Komisi dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani, karena investigator masih ada di bawah jalur komando (perintah) Majelis Komisi.

Oleh karena itu, sebagai upaya menjamin adanya independensi Majelis Komisi dalam memutus suatu perkara, seharusnya Majelis Komisi melakukan persidangan tidak dalam rangka memperoleh alat-alat bukti, tetapi pada saat melakukan musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Oleh karena itu, sebagai upaya memperoleh alat bukti dan memeriksa saksi dan mendengar [saksi] ahli hanya dilakukan oleh tim investigator yang dihadiri oleh salah seorang anggota majelis sebagai fasilitator di antara terlapor dengan investigator. Secara administratif Ketua Majelis Komisi meminta alat bukti kepada terlapor dan para pihak terkait dan bukti-bukti tersebut diberikan kepada investigator sebagai dasar tuntutan dugaan pelanggaran.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh tim investigator yang difasilitasi oleh seorang anggota Majelis Komisi. Format pemeriksaan bukan dalam bentuk persidangan, tetapi merupakan permintaan alat-alat bukti dan mengklarifikasinya. Dengan demikian pada pemeriksaan pendahuluan, pihak yang menyampaikan dugaan pelanggaran adalah tim investigator. Kemudian setelah tim investigator menyampaikan dugaan pelanggaran dengan alat bukti yang ada, para terlapor diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut dapat berupa penolakan atau penerimaan dugaan pelanggaran tersebut. Setelah memberikan tanggapan, terlapor diberi kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku kalau terlapor menerima dugaan pelanggaran tersebut (Pasal 78 ayat (3) Rancangan Undang-Undang), maka Majelis Komisi akan mengeluarkan penetapan perubahan perilaku. Kalau terlapor tidak menerima dugaan pelanggaran, maka perkara dugaan pelanggaran akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, maka tim investigator menyerahkan hasil pemeriksaan lanjutan kepada Majelis Komisi dan para terlapor juga akan menyampaikan tanggapan atau keberatan atas dugaan pelanggaran tim investigator pada waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Komisi.

Kemudian setelah Majelis Komisi menerima dugaan pelanggaran yang lengkap dari tim investigator dan keberatan dari para terlapor, Majelis Komisi akan melakukan rapat tertutup atau musyawarah untuk memutuskan apakah para terlapor terbukti bersalah atau tidak. Putusan Majelis Komisi berdasarkan atas pertimbangan dugaan pelanggaran dan alat bukti yang diajukan oleh tim investigator dan hasil analisisnya, dan alat bukti dan argumentasi para terlapor serta keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang telah diajukan. Setelah Majelis Komisi menetapkan putusannya, maka Majelis Komisi akan bersidang untuk membacakan putusannya di hadapan terlapor dan tim investigator serta terbuka untuk umum, apakah para terlapor dinyatakan bersalah melanggar dugaan pelanggaran yang diajukan oleh tim investigator atau tidak. Jadi, putusan Majelis Komisi adalah suatu putusan yang independen dan kredibel.

Untuk mendukung tugas Majelis Komisi mengambil keputusan suatu perkara, maka kelompok kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 5/1999 harus dihidupkan kembali. Kelompok kerja inilah sebagai think thank- nya Majelis Komisi dalam memberikan masukan untuk memutuskan suatu perkara. Kelompok kerja ini tentu terdiri dari para ahli hukum persaingan usaha, ahli ekonomi yang mendalami industrial organization, dan praktisi hukum. Dengan demikian putusan-putusan KPPU ke depan putusan-putusan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabhkan. (***)


*) Artikel ini dipublikasikan kembali atas seizin penulis. Sebelumnya diterbitkan di Investor Daily, 16 Mei 2017. Penulis adalah pakar hukum persaingan usaha dan dosen tetap Fakultas Hukum UPH Karawaci.

Seminar Kartel di UGM, 10 Mei 2017


Pada tanggal 10 Mei 2017, Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, berkesempatan memenuhi undangan dari Center ofr Intellectual Property, Competition, and Disputes Settlement Mechanism Studies (CICODS) Fakulas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk hadir dalam seminar “Kartel: Kendala dan Solusi Penegakan Hukumnya” yang diadakan di Kampus UGM, Yogyakarta.  Beliau hadir dalam kapasitas sebagai wakil dari Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU).

Dalam seminar itu, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M. menyampaikan bahwa kartel potensial terjadi di Indonesia, yang setidaknya dipicu oleh beberapa faktor: (1) ada persentase besar aset yang dikuasai oleh persentase kecil penguasa bisnis; (2) kendali pelaku usaha d parlemen dan eksekutif melalui partai politik masih cukup besar; (3) eksistensi sistem konglomerasi, termasuk integrasi vertikal dan penguasaan pangsa pasar; (4) pasar oligopolistik; (5) kesulitan pembuktian karena peraturan kurang memadai; (6) kewenangan KPPU yang masih terbatas. Untuk itu beliau merekomendasikan untuk: (1) memperkuat political will dalam pemberantasan kartel; (2) amandemen UU No. 5 Tahun 1999, dengan memperluas perbuatan yang dilarang, tidak dibatasi pada perjanjian; (3) memperkuat kewenangan KPPU.

Prof. Mark Furse dari Universitas Glasgow,  Inggris  yang tampil berikutnya menyatakan negara-negara OECD sendiri sudah memiliki definisi tegas tentang  “hard core cartel” yaitu sebagai “…anticompetitive agreements by competitors to fix prices, restrict output, submit collusive tenders, or divide or share markets.”  Sampai saat ini, menurutnya, tidak ada legitimasi untuk dapat membenarkan perilaku demikian. Ia juga mencatat, kasus-kasus kartel yang dibawa ke litigasi di Amerika Serikat dan Inggris, berawal dari laporan pelaku usaha, bukan konsumen.  Dewasa ini ada beberapa model penanganan kartel yang dikenal di dunia, seperti: (1) civil/administrative exclusive models (digunakan di beberapat negara Uni Eropa dan China), (2) mixed administrative and criminal models (AS dan Inggris); dan (3) leniency (model lain-lain).

Sementara itu, Komisioner KPPU Munrokhim Misanan, Ph.D. mengatakan bahwa kartel bisa mencakup banyak perilaku seperti pengaturan produksi, penetapan harga horisontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen, dan pembagian pangsa pasar. Karakteristik kartel antara lain terjadi karena adanya konspirasi antar-pelaku usaha, pengunaan asosiasi, distribusi informasi kepada para anggota, pelibatan eksekutif senior, adanya mekanisme kompensasi bagi anggota kartel, dan pelaksanaan penetapan harga. Ketentuan terkait kartel di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, mengacu pada Pasal 5, 7, 9, 10. 11, 12, 22, dan 24. Untuk membuktikan telah terjadi kartel, KPPU selama ini menerapkan bukti petunjuk, berupa analisis ekonomi (struktural, perilaku) dan komunikasi. Beliau menunjuk beberapa negara yang bisa dijadikan best practise untuk penegakan hukum kartel, yaitu negara-negara Uni Eropoa, Amerika Serikat, dan Brasilia. (***)