Sekilas tentang FDPU

 


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) adalah wadah para dosen di bidang persaingan usaha, khususnya yang berlatar belakang hukum dan ekonomi. Forum ini telah digagas sejak tahun 2008 oleh sejumlah ahli hukum dan ekonomi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air,  dipelopori antara lain oleh Ningrum Natasya Sirait (Universitas Sumatera Utara), Maman Setiawan (Universitas Padjadjaran), Andi M. Fahmi (Universitas Indonesia), Amirullah Setya Hardi (Universitas Gadjah Mada), Dedie S. Martadisastra (Universitas Trisakti), Siti Anisah (Universitas Islam Indonesia), Elly Erawaty (Universitas Katolik Parahyangan), dan Paramita  Prananingtyas (Universitas Diponegoro).

Gagasan ini kemudian disepakati untuk lebih dikonkretkan lagi dalam satu wadah bernama Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 5 April 2017 di Kampus Alam Sutera Universitas Bina Nusantara (Jakarta) di hadapan para dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan itu, sekaligus ditunjuk Shidarta dari Universitas Bina Nusantara untuk menjadi ketua (koordinator) yang pertama dari forum ini sampai dua tahun ke depan (2017-2019).

Nama “forum” sengaja dipilih guna memberi kesan kuat bahwa FDPU merupakan tempat berinteraksi yang cair dan terbuka untuk semua kalangan dosen yang meminati dan mendalami persaingan usaha dari berbagai perguruan tinggi (negeri dan swasta).  FDPU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan bersifat nirlaba. FDPU berkomitmen menjadi forum ilmiah yang independen, dalam arti tidak berafiliasi pada kelembagaan manapun, kendati ia tetap membuka diri untuk bekerja sama sebagai mitra yang sejajar dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut,  tujuan FDPU adalah sebagai: (1) sarana komunikasi dosen-dosen persaingan usaha dalam pengayaan materi pengajaran, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum persaingan usaha; (2) sarana kegiatan temu ilmiah, seperti seminar, focus group discussion, lokakarya, dan pelatihan dalam bidang persaingan usaha; (3) wadah koordinasi dan tukar-menukar pengalaman dan pemanfaatan sumberdaya (experience and resource sharing) antar-perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan di bidang persaingan usaha; dan (4) pusat informasi tentang keahlian dan pemetaan ahli persaingan usaha yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Informasi lebih lanjut tentang FDPU dapat menghubungi:

 

LOKAKARYA II PENGAJARAN KURIKULUM PERSAINGAN USAHA DI TANGERANG




Pada tanggal 10-12 Oktober 2018, bertempat di Hotel Mecure, Alam Sutera, Tangerang, berlangsung lokakarya II Pengajaran Kurikulum Persaingan Usaha. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU). Semua peserta adalah anggota dari FDPU, yang kali ini diikuti oleh 20 anggota yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Ketua KPPU Kurnia Toha, Ph.D., dalam sambutannya saat pembukaan menekankan pentingnya KPPU melibatkan perguruan tinggi dalam penyebarluasan semangat persaingan usaha. Untuk itu, di masa depan, ia menyatakan akan ada anggaran yang lebih besar untuk mengajak para peneliti dari perguruan tinggi dalam mengkaji perkembangan persaingan  usaha yang sangat dinamis tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua/koordinator FDPU Shidarta yang juga hadir dalam acara pembukaan ini. Ia menyatakan, dengan sebaran anggota FDPU di seluruh Indonesia, seharusnya sudah menjadi lebih mudah saat ini bagi KPPU jika ingin mengajak komunitas dosen-dosen persaingan usaha, baik yang berlatar belakang hukum maupun ekonomi, apabila ingin melakukan kegiatan lokakarya seperti ini di masa depan. (***)

KERJA SAMA NUNI DALAM PERKULIAHAN PERSAINGAN USAHA

NUNI adalah suatu skema kerja sama antar-perguruan tinggi yang digagas bersama-sama oleh 21 universitas se Indonesia, yang sementara ini terdiri dari delapan perguruan tinggi negeri dan 13 perguruan tinggi swasta. NUNI adalah singkatan dari Nationwide University Network in Indonesia (NUNI), bertujuan untuk menjalin kolaborasi untuk memperkuat mobilitas, kualitas, dan kesinambungan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dengan cara memanfaatkan sumber daya dan kompetensi yang tersedia di setiap perguruan tinggi dalam menciptakan dan menyebarkan pengetahuan. Melalui kolaborasi ini diharapkan masing-masing perguruan tinggi dapat berbagi pengalaman dan membangun kelebihan masing-masing, dan menjalin kerja sama,  tidak hanya secara bilateral tapi juga dengan sesama anggota NUNI.

Terkait dengan skema kerja sama ini, Program Studi Hukum Bisnis (Business Law) Universitas Bina Nusantara (BINUS) dan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta melakukan pertukaran dosen. Dari FH Unika Atma Jaya hadir sebagai pengajar Dr. Sih Yuliana Wahyuningtyas, memberikan kuliah kepada mahasiswa BINUS untuk topik pasar yang bersangkutan (relevant market) dan hukum pembuktian dalam persaingan usaha.  Sementara itu, dari BINUS tampil Dr. Bambang Pratama memberikan kuliah seputar hukum siber kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Kegiatan ini sendiri berlangsung pada pertengahan Mei 2018.  Kedua dosen tersebut juga merupakan anggota dari Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU).  Baik NUNI maupun FDPU, sementara ini bersekretariat di Kampus Universitas Bina Nusantara. (***)

INTERNATIONAL CONFERENCE LoF2oL

The international conference supported by the FDPU is coming…

Business Law Department of Jakarta-based BINUS University invites you to join the International Conference on September 5-6, 2018. Business competition law is one of many interesting topics can be explored in this conference.  Secure your slot in this conference!

In Collaboration with ICEED 2018, all manuscripts that are accepted and presented in the LOF2OL 2018 will be published in the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, which is indexed in SCOPUS and Web of Science/ISI Thomson Reuters/Clarivate Analytics. Selected papers would be considered to be published in our affiliated SCOPUS Journals with  additional cost as requested by respective journal.

Further information, please visit:

http://www.business-law.binus.ac.id/lof2ol/

 

Welcome to EANCP

Background
World of education plays a significant part of the economic development. First, by conducting policies analysis and sectoral research to provide reliable input to policy makers. Second, by creating a better generation through human development. Such application also works in the area of competition policy and law, whereas the world of academia is an engine of changes for supporting the development of competition policy and law study of a nation or a region. The world of the future is a very rapidly changing world, in order to take advantage of the dynamics wave of changes, it requires a fast perceptual ability to all changes, so that it did not drift in the flow of change. That is why the study of competition policy and law shall able to catch up with such robust ​development.

Competition agency or regulator cannot stand alone to ride the wave of changes. It needs its relevant stakeholder to jointly assist them along the way, and that included the world of academics. However, the problem is, there has been slow growth of expertise in competition policy and law in East Asia. For the past decade, there has been no forum for the academic to get together and discuss their recent works or studies in competition policy and law. It makes the development in the number of the new ​expert ​in ​competition ​law ​in ​the ​region ​is ​also ​moving ​at ​a ​slow ​pace.

In response to the problems, the 13th East Asia Top Level Meeting on Competition Policy and Law  (EATOP/EAC) which had been held in Bali in September 2017 took initiative to encourage the establishment of Academic Network in the field of Competition Policy and Law.  It is hoped that The East Asia Academic Network on Competition Policy and Law (EANCP) will play the role of collaborating advance research and broadening network among themselves and with the regulator with the main objective of improving or developing knowledge hub and expertise in competition policy and law in East Asia. It is hope that the network of would also serve the needs of theoretical and practical convergence to address ​competition ​problems ​in ​the ​region.

Objectives
The network will aim at improving the number of study or research in competition policy and law, as well as join hand with the competition agencies or regulators to build the expertise in competition area of both competition agency and university. In specific, the ​Academic ​Network ​on ​Competition ​Policy and Law ​in ​East ​Asia ​will ​serve ​as: ● Communication forum for academics in competition law and policy in regional scope; ● A forum for joint academic activities on competition issues (research, study, seminar, ​FGD, ​workshop, ​discussion, ​trainings, ​etc); ● Experience ​sharing ​and ​resource ​sharing ​between ​academics; ● Providing ​expertise ​pool ​on ​competition ​in ​East ​Asia ​Region; ● Providing ​virtual ​platform ​for ​resource ​sharing ​and communication.

Organization
The network will consist of academics in competition policy and law from universities in East ​Asia, ​in ​which: ● The network shall be managed by the academics, with appropriate supports from ​the ​competition ​agencies. ● The network will establish a virtual secretariat. The organization of secretariat will consist of academics and representative of competition authorities. Chairperson of the secretariat is selected biennially. The secretariat may consist of working groups on dedicated areas. Coordinator and secretariat office is selected annually. The elected authority will host an EANCP seminar as a back-to-back event with EATOP meeting each year. The proposed structure is ​as ​Annex ​1. ● At the initial stage, it is hope that ASEAN competition agencies or regulators will assist the network to build and expand. It needs founder to establish the term of organization which consists of 2 or 3 academia from the recommended member ​by ​competition ​authorities.

Membership
● Experts/academia ​recommended ​by ​the ​competition ​authority ​in ​East ​Asia. ● Academic or researcher in East Asia who has interest in competition policy and law.

The list of current members of EANCP can be seen by clicking this following link:  Members of EANCP

Activities
The network’s activities will include hosting an annual meeting back-to-back with the EATOP/EAC, publishing e-newsletter, create and managing a web portal, conduct research in competition, and regular discussion session by teleconference. In detail, the ​activity ​consists ​of ​several ​objectives:
● Research to support competition law enforcement (e.g merger review, investigation, ​etc), ​prevention ​programs, ​policy ​analysis, ​and ​advocacy; ● Development of curricula to support competition law and policy teaching in school ​and ​higher ​education; ● Training ​for ​professional ​in ​‘competition ​industry’; ● Knowledge ​hub ​development; ● Expertise ​and ​experts ​development; ● Managing ​virtual ​platform ​of ​the ​network; ● Other ​relevant ​activities.

Funding
Upon the establishment, the network may generate their own funding in hosting events, and or get a support from competition agencies or regulators, or potential international ​development ​partners ​who ​share ​their ​common ​interest.

Note:

● Chairperson and Vice Chairperson are appointed by the member of the network. ● Advisory Board consists of competition experts in providing strategic directions to ​the ​network ​on ​their ​program ​and ​activities. ● Secretariat will responsible to do the daily activities of the network and facilitate report ​on ​activities ​under ​the ​network. ● WG on Economic Analysis will responsible to conduct economic related analysis ​and ​research. ● WG on Legal Analysis will responsible to conduct legal related analysis and research. ● WG on Outreach will responsible to conduct dissemination activities (trainings, workshops, ​seminars/conferences, ​web ​portal, ​and ​e-newsletter).


 

EANCP Conference 2017 in Bali

https://www.youtube.com/watch?v=Ll4ehPMazV0

Seminar Social Consumer Protection


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara telah mengadakan seminar tentang “Social Consumer Protection”, bertempat di Kampus BINUS Anggrek, tanggal 15 November 2017. Bertindak sebagai pembicara kunci adalah Prof. Dr. iur. Stefan Koos dari Bundeswehr University, Munich, Jerman. Beliau didampingi oleh Dr. Shidarta yang memberikan introduksi di awal seminar.

Seminar ini diikuti oleh sekitar 300 peserta, yang terdiri dari para mahasiswa di Exhibition Hall, tempat acara berlangsung, dan 184 peserta lain yang mengikuti kegiatan tersebut secara online melalui fasilitas webinar.  Kegiatan seminar via online demikian adalah kali pertama diselenggarakan oleh FDPU dan diharapkan dapat dilakukan di masa mendatang, mengingat sebaran anggota FDPU yang sangat luas.

Dalam paparannya Shidarta menyampaikan kaitan antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen. Ada empat hak konsumen yang mendasari perlindungan konsumen. Salah satu di antaranya adalah hak untuk memilih (the right to choose). Hak ini hanya dapat ditegakkan sepanjang ada pasar yang berpihak pada konsumen. Pasar demikian muncul jika iklim persaingan usahanya sehat.

Stefan Koos yang merupakan visiting professor di Prodi Hukum BINUS University pada sesi berikutnya menjelaskan tentang titik berat perlindungan diberikan pada konsumen secara umum. Perlindungan ini pertama-tama diberikan dengan bertolak pada sajian informasi yang cukup kepada konsumen. Dengan informasi tersebut, konsumen mampu untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu produk.  Seberapa detail informasi itu diberikan sangat bergantung pada tingkat risiko dari produk tersebut. Namun, menurut Stefan Koos, yang diambil patokan tetaplah konsumen pada umumnya (average), bukan konsumen yang terlalu cerdas, bukan pula  konsumen yang terlalu bodoh.  (***)

Membangun ‘Knowledge-Hub’ dari Indonesia



Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar seminar internasional dengan tajuk ‘Building Knowledge Hub and Regional Expertise towards the Harmonization of Competition Policy in East Asia Region’, bertempat di Courtyard-Marriott Nusa Dua Resort, Bali. Acara ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan para petinggi (high officials) dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara di kawasan Asia.

Seminar ini bermula dari gagasan Ketua KPPU Dr. Syarkawi Rauf untuk mendorong terbentuknya academic network on competition policy (ANCP) tingkat Asia Pacific, dengan terutama melibatkan dosen-dosen persaingan usaha dari Indonesia sebagai motornya. Untuk itu peran FDPU dipandang penting dalam menindaklanjuti gagasan ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya’ranie, yang hadir membuka seminar internasional ini,  ada hal lain yang juga penting diperhatikan dalam pembentukkan knowledge-hub ini, yakni  perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Untuk itu isu-isu seputar harmonisasi sistem hukum terkait kebijakan tentang persaingan usaha juga perlu didiskusikan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Ketua FDPU, Dr. Shidarta di selah-selah acara seminar tanggal 6 September 2017. Pada kesempatan itu, Shidarta menekankan bahwa FDPU adalah sebuah forum para dosen yang bersifat independen, yang berharap dapat berkontribusi membangun knowledge-hub ini, bermula dari Indonesia sendiri. Dikemukakannya bahwa  anggota FDPU baru mencapai 135 orang, yang tersebar dari 66 perguruan tinggi di 22 provinsi seluruh Indonesia. Dosen-dosen yang berlatar belakang ilmu hukum dan ekonomi ini pun harus dilakukan pemetaaan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan akan ada kajian-kajian yang lebih spesifik dan mendalam terkait aspek-aspek hukum dan ekonomi dalam persaingan usaha.

Prof. William E. Kovacic dari George Washington University, yang diundang sebagai pembicara kunci dalam seminar internasional ini menekankan pula pentingnya peran jaringan kerja sama antar-perguruan tinggi (academic network on competition policy/ANCP). Untuk itu ia bahkan mengundang para dosen dan mahasiswa untuk berkunjung ke George Washington University dan mengambil beberapa program riset dan magang di Competition Law Center universitas tersebut.

Selanjutnya pada sesi pleno, tampil lima orang ahli sebagai pembicara. Mereka adalah Ir. M. Nawir Messi (KPPU), Prof. Stefan Koos (Bundeswehr University; visiting professor BiNUS University), Prof. Ningrum Natasya Sirait (USU Indonesia), Prof. Abu Bakar Munir (University of Malaya), dan Dr. Rhonda L. Smith (The University of Melbourne). Acara ini dipandu oleh Dr. Paramita Prananingtyas (Undip). Dalam sesi ini antara lain diangkat isu tentang perlu tidaknya harmonisasi itu dilakukan langsung di tingkat regional, atau cukup dengan tingkat bilateral terlebih dulu.

Para pembicara di sesi pleno ini kemudian bertugas sebagai moderator pada empat sesi panel. Pada empat sesi panel yang berlangsung selepas istirahat siang tersebut, tampil 16 penyaji makalah yang menyoroti aspek-aspek persaingan usaha dari berbagai sudut pandang.

Pada malam harinya para penyaji dan peserta seminar internasional tersebut diundang menghadiri gala-dinner bersama dengan para tamu dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara. Pada tanggal 7 September 2017, bertempat di Inaya Putri Bali, Nusa Dua, dilangsungkan pula the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy (EACON), yang terbuka untuk diikuti oleh anggota FDPU. Direncanakan kegiatan serupa akan berlangsung tahun depan (2018) di Sydney, Australia. (***)

Artikel: Disruptive Innovation dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Oleh UDIN SILALAHI

Di era globalisasi sekarang ini persaingan diantara para pelaku usaha di pasar yang bersangkutan sangat ketat. Para pelaku usaha tetap berjuang untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Persaingan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksinya atau pelayanan jasanya dan  menjual produknya atau jasanya dengan harga yang kompetitif. Untuk itu pelaku usaha berusaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi.

Inovasi-inovasi yang marak akhir-akhir ini adalah melalui apa yang disebut dengan digital economy. Ekonomi  digital adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pasar yang berfokus pada teknologi digital. Ini biasanya melibatkan perdagangan barang atau jasa informasi melalui perdagangan elektronik.

Untuk memahami gagasan ekonomi digital, penting untuk memahami arti ‘disruptive innovation’. Disruptive innovation dipelopori oleh Clayton M. Christensen dalam artikelnya yang di muat dalam jurnal Harvard Business Review pada tahun 1995. Menurut Clayton M Christensen ‘disruptive innovation’ mengacu pada: “Sebuah proses di mana produk atau layanan berakar pada awalnya dalam aplikasi sederhana di bagian bawah pasar dan kemudian tanpa berhenti bergerak ke pasar, akhirnya menggusur pesaing yang sudah mapan.”

Lebih lanjut Christensen menjelaskan bahwa penyebaran disruptive innovation melalui dua tahap: (i) pada tahap pertama, inovasi melakukan kinerja buruk sepanjang beberapa dimensi yang penting bagi pelanggan tradisional dan dengan harga yang lebih rendah, sehingga ditargetkan – dan digunakan – oleh pelanggan baru di pasar baru;  (ii) dalam tahap kedua ketika disruptive innovation dibentuk, di pasar yang baru, ia berkembang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan utama dan menurunkan perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar mainstream.

Dengan adanya disruptive innovation ini mengalahkan perusahaan besar bersaing dipasar yang bersangkutan. Contohnya dengan hadirnya Uber, GrabCar, dan Gocar mengubah konstelasi persaingan dibidang taxi.  Taksi online menggunakan sistem aplikasi untuk dipesan  para calon penumpang, yang penting calon penumpang mempunyai android dan aplikasinya serta jaringan internet. Jika seseorang ingin pergi ke suatu tujuan tertentu, begitu ia mengordernya dan tidak lama kemudian taksi online tersebut akan meluncur menjemput si calon penumpang dimana ia berada. Karena taksi online yang terdekat dengan si pemesan akan menerima orderan tersebut, sehingga taksi online akan tiba dengan cepat ditempat dimana si pengorder berada. Ternyata dengan hadirnya taksi online mengurangi market share taksi konvensional.

Persaingan antara taksi online dengan taksi konvensional tidak terelakkan lagi, walaupun dari segi bisnis pola kerjanya berbeda. Berbeda karena perusahaan penyedia aplikasi tidak menyediakan mobil. Pada umumnya mobil adalah milik pengemudi sendiri dan hubungan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan melalui koperasi dimana pengemudi bergabung. Definisi pasar bersangkutan dari perspektif hukum persaingan usaha juga menjadi isu.

Hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penilaian atas persaingan diantara keduanya, karena seperti disebutkan oleh Christensen bahwa usaha disruptive innovation lebih murah, lebih gampang diperoleh dan menggunakan suatu model usaha dengan keunggulan biaya struktural (structural cost advantages). Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga persaingan usaha menilai dampak disruptive innovation terhadap persaingan usaha dan bagaimanaa penerapan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang menggunakan disruptive innovation, yang dalam kenyataannya dapat mengalihkan minat pembeli dari pelaku usaha incumbent kepada pelaku usaha dengan disruptive innovation?

Oleh karena itu, sebelumnya, perlu dijawab apa sebenarnya tujuan hukum persaingan usaha? Secara umum disepakati bahwa tujuan persaingan usaha adalah untuk melindungi persaingan usaha itu sendiri bukan melindungi para pelaku usaha an sich dan untuk mensejahterahkan konsumen. Sedangkan tujuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen), mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam menegakkan UU No. 5/1999 dasar pertimbangannya adalah untuk mencapai tujuan UU No. 5/1999 tersebut. Oleh karena itu, disruptive innovation dalam konteks online taksi, karena pola bisnisnya belum diatur dalam Undang-undang Lalulintas, maka diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang diperbahahrui menjadi Permenhub No. 26/2017 untuk mengakui legalitas taksi online di Indonesia.

Jadi ketika  muncul terutama menyangkut hubungan antara inovasi dan kebijakan persaingan, pemahaman bersama adalah bahwa KPPU harus melindungi proses inovasi dengan membiarkan pasar terbuka bagi para inovator potensial. Oleh karena itu, menentukan pasar yang bersangkutan atau mengklarifikasi struktur pasar sangat penting untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan bersifat antikompetitif atau tidak.

Definisi pasar sangat relevan dalam konteks disruptive innovation, karena salah satu karakteristik khas gangguan tersebut adalah kemampuannya untuk “mengganggu” pasar yang ada dan menghancurkan perusahaan incumbent. Apakah taksi online dengan taksi konvensional berada pada pasar bersangkutan yang sama? Dari sisi pasar demand secara sederhana dapat dijawab ya, tetapi dari sisi pasar sebaliknya (penawaran) perlu dikaji lebih dalam lagi, karena inovasi yang dilahirkan oleh taksi online adalah justru pada sistem aplikasi yang diciptakan yang mempermudah calon penumpang untuk mengordernya.

Kemudian hubungan antara pengemudi taksi online dengan penyedia aplikasi harus dipertegas apakah hubungan kerja atau kerjasama, karena menurut Permenhub No. 26/2017 penyedia aplikasi yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan transportasi publik, yaitu berupa koperasi. Dengan demikian untuk menganalisis market powernya dan posisi dominannya harus dijelaskan hal-hal tersebut guna menghitung biaya produksinya sehingga dapat menilai apakah harga yang ditawarkan oleh taksi online masih wajar atau tidak.

Jadi disruptive innovation mempunyai dampak besar terhadap persaingan pada pasar yang bersangkutan, yaitu terhadap konsumen, konsumen dapat disejahterahkan, dan terhadap persaingan, maka pelaku usaha konvensional harus berbenah untuk dapat bersaing. Langkah awal yang harus dilakukan oleh KPPU dalam menganalisis apakah perilaku taksi online melakukan anti persaingan atau tidak pada pasar yang bersangkutan, KPPU secara khusus menetapkan definisi pasar bersangkutan terlebih dahulu. Bahkan ketika pasar diubah atau diciptakan oleh inovator yang mengganggu, otoritas persaingan (KPPU) dihadapkan pada kebutuhan untuk segmentasi pasar yang ada atau menentukan pasar yang baru. Penentuan pasar bersangkutan sangat penting untuk menganalisis apakah taksi online melakukan anti persaingan dan apakah mempunyai market power dan posisi dominan yang dapat disalahgunakannya. (***)


  • Penulis adalah dosen tetap dan pengajar Hukum Persaingan Usaha FH UPH Karawaci. Tulisan ini atas izin penulis dimuat di rubrik ini. Sebelumya, tulisan tersebut telah dimuat di Investordaily, tanggal 8 Agustus 2017.

Pandangan Umum FDPU tentang ‘Disruptive Innovation’


Disampaikan sebagai Hasil Seminar “disruptive innovation” (Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, 27 Juli 2017)

  1. “Disruptive Innovation” adalah fenomena global dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir berkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini telah mengubah banyak perspektif dalam berbisnis, yang intinya memberi pilihan yang lebih menguntungkan konsumen. Oleh sebab itu, inovasi seperti ini tidak mungkin dan memang tidak selayaknya dihambat, mengingat pasar yang inovatif (innovative market) merupakan salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi.
  2. Jikalau ada pandangan bahwa inovasi ini membawa dampak “disruptive” terhadap pelaku usaha yang sudah mapan, maka dampak inilah yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Ketidakmampuan dalam pengelolaan hanya akan merusak struktur pasar, membuahkan instabilitas ekonomi, dan sosial. Pola pengelolaan pun tidak boleh sekadar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, melainkan harus mencermati dasar-dasar filosofis dan konstitusional negara, dengan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai tujuan akhirnya.
  3. Negara (c.q. Pemerintah) sangat perlu menentukan apa sesungguhnya kebijakan dasar (basic policy) kita di dalam menghadapi fenomena “disruptive innovation” ini, yang pada gilirannya akan mewarnai regulasi kita di sektor-sektor terkait. Sementara itu, pada masa transisi ini pula, harus sudah diambil langkah-langkah konkret yang lebih fleksibel untuk menyikapinya fenomena yang terus meluas tersebut. Langkah-langkah tadi wajib mencerminkan adanya keseimbangan antara kompetisi dan inovasi. Intinya adalah: persaingan usaha yang sehat mutlak dijaga, sementara di sisi lain kreativitas juga layak dihargai (antara lain berdampak pada perlindungan kekayaan interlektual).
  4. Dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah konkret ini, Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan di tingkat daerah, yang sangat mungkin tidak selalu seragam dengan dampaknya yang akan sangat kompleks dan multidimensional. Di sinilah diperlukan kajian akademis dan ruang dialog yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan, dan untuk itu, para akademisi yang meminati kajian persaingan usaha membuka diri untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas demikian.
  5. Ada kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk bidang-bidang tertentu dan/atau pada daerah-daerah tertentu, memberi kesan kuat sebagai transitional policies . Di sinilah suatu kebijakan dasar yang bersifat komprehensif  (berangkat dari kajian akademis yang multidisipliner) tadi perlu dihadirkan terlebih dulu untuk memayungi dan merajut kebijakan-kebijakan sektoral dan transisional tersebut. Dengan demikan, diharapkan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan menunjukkan komitmen negara guna: (a) menciptakan  iklim  persaingan usaha yang sehat, dengan menutup adanya hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan (entry barrier) dan/atau penyalahgunaan posisi dominan; dan (b) memberikan perlindungan hak-hak konsumen secara optimal (mencakup antara lain hak-hak dasar seperti hak atas keamanan/keselamatan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar). (***)