Seminar Social Consumer Protection


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara telah mengadakan seminar tentang “Social Consumer Protection”, bertempat di Kampus BINUS Anggrek, tanggal 15 November 2017. Bertindak sebagai pembicara kunci adalah Prof. Dr. iur. Stefan Koos dari Bundeswehr University, Munich, Jerman. Beliau didampingi oleh Dr. Shidarta yang memberikan introduksi di awal seminar.

Seminar ini diikuti oleh sekitar 300 peserta, yang terdiri dari para mahasiswa di Exhibition Hall, tempat acara berlangsung, dan 184 peserta lain yang mengikuti kegiatan tersebut secara online melalui fasilitas webinar.  Kegiatan seminar via online demikian adalah kali pertama diselenggarakan oleh FDPU dan diharapkan dapat dilakukan di masa mendatang, mengingat sebaran anggota FDPU yang sangat luas.

Dalam paparannya Shidarta menyampaikan kaitan antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen. Ada empat hak konsumen yang mendasari perlindungan konsumen. Salah satu di antaranya adalah hak untuk memilih (the right to choose). Hak ini hanya dapat ditegakkan sepanjang ada pasar yang berpihak pada konsumen. Pasar demikian muncul jika iklim persaingan usahanya sehat.

Stefan Koos yang merupakan visiting professor di Prodi Hukum BINUS University pada sesi berikutnya menjelaskan tentang titik berat perlindungan diberikan pada konsumen secara umum. Perlindungan ini pertama-tama diberikan dengan bertolak pada sajian informasi yang cukup kepada konsumen. Dengan informasi tersebut, konsumen mampu untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu produk.  Seberapa detail informasi itu diberikan sangat bergantung pada tingkat risiko dari produk tersebut. Namun, menurut Stefan Koos, yang diambil patokan tetaplah konsumen pada umumnya (average), bukan konsumen yang terlalu cerdas, bukan pula  konsumen yang terlalu bodoh.  (***)

Pandangan Umum FDPU tentang ‘Disruptive Innovation’


Disampaikan sebagai Hasil Seminar “disruptive innovation” (Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, 27 Juli 2017)

  1. “Disruptive Innovation” adalah fenomena global dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir berkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini telah mengubah banyak perspektif dalam berbisnis, yang intinya memberi pilihan yang lebih menguntungkan konsumen. Oleh sebab itu, inovasi seperti ini tidak mungkin dan memang tidak selayaknya dihambat, mengingat pasar yang inovatif (innovative market) merupakan salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi.
  2. Jikalau ada pandangan bahwa inovasi ini membawa dampak “disruptive” terhadap pelaku usaha yang sudah mapan, maka dampak inilah yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Ketidakmampuan dalam pengelolaan hanya akan merusak struktur pasar, membuahkan instabilitas ekonomi, dan sosial. Pola pengelolaan pun tidak boleh sekadar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, melainkan harus mencermati dasar-dasar filosofis dan konstitusional negara, dengan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai tujuan akhirnya.
  3. Negara (c.q. Pemerintah) sangat perlu menentukan apa sesungguhnya kebijakan dasar (basic policy) kita di dalam menghadapi fenomena “disruptive innovation” ini, yang pada gilirannya akan mewarnai regulasi kita di sektor-sektor terkait. Sementara itu, pada masa transisi ini pula, harus sudah diambil langkah-langkah konkret yang lebih fleksibel untuk menyikapinya fenomena yang terus meluas tersebut. Langkah-langkah tadi wajib mencerminkan adanya keseimbangan antara kompetisi dan inovasi. Intinya adalah: persaingan usaha yang sehat mutlak dijaga, sementara di sisi lain kreativitas juga layak dihargai (antara lain berdampak pada perlindungan kekayaan interlektual).
  4. Dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah konkret ini, Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan di tingkat daerah, yang sangat mungkin tidak selalu seragam dengan dampaknya yang akan sangat kompleks dan multidimensional. Di sinilah diperlukan kajian akademis dan ruang dialog yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan, dan untuk itu, para akademisi yang meminati kajian persaingan usaha membuka diri untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas demikian.
  5. Ada kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk bidang-bidang tertentu dan/atau pada daerah-daerah tertentu, memberi kesan kuat sebagai transitional policies . Di sinilah suatu kebijakan dasar yang bersifat komprehensif  (berangkat dari kajian akademis yang multidisipliner) tadi perlu dihadirkan terlebih dulu untuk memayungi dan merajut kebijakan-kebijakan sektoral dan transisional tersebut. Dengan demikan, diharapkan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan menunjukkan komitmen negara guna: (a) menciptakan  iklim  persaingan usaha yang sehat, dengan menutup adanya hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan (entry barrier) dan/atau penyalahgunaan posisi dominan; dan (b) memberikan perlindungan hak-hak konsumen secara optimal (mencakup antara lain hak-hak dasar seperti hak atas keamanan/keselamatan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar). (***)


Press Release FDPU tentang Seminar Disruptive Innovation, 27 Juli 2017


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) adalah sebuah forum independen para dosen bidang hukum dan ekonomi dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang  pada tanggal 27 Juli 2017 mengadakan seminar nasional bertema “Disruptive Innovation” bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Acara berlangsung di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta.

Bagi FDPU seminar ini mengandung arti penting karena dilakukan di tengah menghangatnya wacana tentang serbuan layanan online terhadap dunia usaha di berbagai sektor, sehingga dipandang “mengganggu” kemapanan tata cara usaha konvensional. Serbuan ini dianggap mengganggu (disruptive), tetapi di sisi lain menawarkan kemudahan dan kemurahan yang menjadi ciri berbisnis dunia digital.

Jumlah pemakai Internet di Indonesia yang menurut E-Marketer (2017) sudah mencapai urutan keenam terbesar di dunia, sungguh menjadi daya tarik tersendiri bagi semua pelaku usaha yang telah “go-digital” tersebut. Perkiraannya, pada tahun 2018 nanti, pengguna Internet di Tanah Air akan mencapai angkat 123 juta.

Benar bahwa “disruptive innovation” ini merupakan fenomena global yang tidak mungkin dibendung begitu saja. Sekalipun demikian, sebagai sebuah negara berdaulat, tetap ada ruang bagi pengambil kebijakan publik untuk menyiasati serbuan ini agar kepentingan publik jangka panjang tetap diberikan prioritas. Kepentingan publik berjangka panjang ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, namun berimplikasi secara multidimensional.

Pertama, sisi persaingan usaha. Sisi ini membahas hubungan B2B (business to business). Dari sisi ini, dunia usaha harus mengedepankan tercipta dan terpeliharanya iklim persaingan usaha yang sehat. Tidak boleh ada hambatan bagi pemain baru untuk masuk (no entry-barrier) di dalam dunia usaha Indonesia, yang pada gilirannya  berakibat pada terkonsentrasinya penguasaan pasar oleh satu atau sekelompok pelaku usaha. Pasar tidak menjadi buyer’s market, tetapi seller’s market. Munculnya disruptive innovation tidak boleh dihadapi dengan sikap negatif, yaitu secara defensif melarangnya begitu saja, melainkan harus secara bijaksana justru perlu mengakomodasikannya agar pelaku usaha konvensional (incumbent business actors) dapat ikut memanfaatkan perkembangan ini seoptimal mungkin. Bagi pelaku usaha yang belum siap, maka tugas negaralah (baca: pemerintah) untuk menyiapkan mereka. Dalam rangka itulah diperlukan strategi negara dalam menghadapi disruptive innovation ini.

Kedua, sisi perlindungan konsumen. Sisi ini lebih menyoroti hubungan B2C (business to consumer).  Disruptive innovation berangkat dari perspektif kebutuhan konkret konsumen. Jadi, dari kaca mata konsumen, inovasi ini tidak dianggap “mengganggu”. Konsumen justru merasa terbantu karena layanan menjadi lebih efisien dan efektif. Dukungan konsumen atas keberadaan usaha yang inovasi seperti itu tidak boleh membuat konsumen justru lengah, sehingga akhirnya terjadi akumulasi kerugian pada konsumen akibat praktik curang dalam dunia usaha, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai medianya. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen harus menjadi titik perhatian.  Tugas negara untuk melakukan edukasi konsumen secara terus-menerus karena inovasi di bidang ini tidak pernah mengenal kata berhenti.

Kedua sisi utama ini kemudian punya implikasi yang luar biasa di sektor ketenagakerjaan, perlindungan kekayaan intelektual, perpajakan, sampai pada masalah-masalah sosial.

FDPU yang terdiri dari dosen-dosen yang memiliki ekspertis, khususnya di bidang hukum dan ekonomi sangat berpotensi untuk dilibatkan dalam mengatasi “disruptive innovation” ini.  Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu bergandengan tangan dengan komunitas para akademisi ini. Para dosen tersebut juga siap diajak untuk mencari strategi yang tepat untuk mengelola perkembangan ini dalam semangat persaingan usaha yang sehat dan pada gilirannya membantu penyusunan draf pengaturannya.  Seminar kali ini merupakan langkah awal sejak forum dosen ini dideklarasikan pada tanggal 5 April 2017 di Kampus BINUS Alam Sutera. (***)

International Seminar, Bali, Sept 6, 2017

 

NOTIFICATION:

Here are the selected presenters in the break-out panel sessions at the International Seminar in Bali, Sept 6, 2017:

 

  1. William Kovacic (George Washington University)
  2. Munrokhim Misanam, Ph.D. (Commissioner of KPPU)
  3. Sih Yuliana Wahyuningtyas (Atma Jaya Indonesian Chatolic University)
  4. Mireza Fitriadi (legal consultant)
  5. Hung-Hao Chang (National Taiwan University)
  6. Daniel Agustino (Senior Investigator KPPU)
  7. Sevenpri Candra (BINUS Business School)
  8. Mrs. Dwi Marlina Wijayanti (Sunan Kalijaga Islamic State University)
  9. Pierre Horna (Oxford University)
  10. Kurnia Sya’ranie (Vice Chairman of KPPU)
  11. Lim Sanny (BINUS Business School)
  12. Ferdinand David Aritonang (Institute of Statistics, Jakarta)
  13. Taufik Ahmad (KPPU)
  14. Saidah Sakwan (Commissioner of KPPU)
  15. Maman Setiawan, Ph.D. (Padjadjaran University)
  16. Anna Maria Tri Anggraini (Trisakti University).

 

Click the links below: PAPER-TEMPLATE

RUNDOWN

All participants are also kindly invited to join the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy, held on the following day (September 7, 2017)

 

Seminar Nasional FDPU: Yogyakarta, 27 Juli 2017

Pada tanggal 27 Juli 2017 (pukul 08:30-13:00 wib), FDPU bekerja sama dengan KPPU dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta akan menggelar seminar nasional tentang DISRUPTIVE INNOVATION: Kajian Ekonomi dan Hukum. Seminar ini merupakan kegiatan pertama FDPU sejak dideklarasikan tanggal 5 April 2017.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA…. TEMPAT TERBATAS





 

 

Call for Papers Universitas Trisakti

Pada tanggal 23-24 Agustus 2017, Universitas Trisakti Jakarta mengundang rekan-rekan untuk membawakan makalah dan/atau menjadi peserta International Conference on Developing Legal System to Promote Social Welfare. Isu-isu tentang PERSAINGAN USAHA termasuk di dalam tema yang dapat dibawakan dalam konferensi ini.


Kiriman: Anna Maria Tri Anggraini (016/FDPU/2017)

Kuliah Umum Prof. Stefan Koos


On March 5, 2017, the visiting professor of BINUS Business Law Department Prof. Dr. iur. Stefan Koos delivered his paper on “ethic in civil business law” in front of participants in the seminar of business competition law organized by BINUS Business Law Department and the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU). The seminar was located at the auditorium of the Alam Sutera Campus of BINUS University.

Stefan, the professor of Munich-based Bundeswehr University, started his presentation by asking what ethic means. Then he talked about the integration of ethic in a Roman civil law system and revealed some examples of ethic-discussions in the German competition law. To underline the relationship between ethic and business practices, Stefan explained the ethical problems in anti-discrimination law and labour law.

According to Stefan, legal compliance and ethical behavior is not identical. General rules cannot always meet full ethical requirements. If a law is generally unethical, it is unconstitutional. If it is not generally unethical, then an ethical rule must be integrated as corrective in the legal application of the law (undeterminated legal notion; self imposed codes of conduct). Ethical behavior of companies must be compatible with competition patterns. Without effective flanking legislative measurements to support the competitive position of the legally compliant companies, there will be not ethical business surrounding.

After lunch on the same day, Stefan also gave another lecture for students who joined the committee of the seminar. He presented his lecture on the topic of trade conflicts between economic blocs in the light of WTO law. Stefan identified several problems related to the trade conflicts experienced by some countries in the European Union and explained how they could be resolved. (***)

Source: business-law.binus.ac.id