SEMINAR IMPLIKASI ACAP 2016-2025



Seminar nasional persaingan usaha dengan tema “Implikasi Pemberlakuan ASEAN Competition Action Plan (ACAP) 2016-2025 terhadap Persaingan Usaha di Indonesia”, kerja sama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), telah dilangsungkan tanggal 18 Desember 2018. Seminar yang diikuti sekitar 150 peserta ini diadakan di Hotel Harris Vertu, Harmoni, Jakarta.

Acara dibuka oleh Ketua KPPU Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. Beliau mengapresiasi kehadiran para dosen pada seminar ini, sekaligus menggarisbawahi dukungan KPPU untuk terus bekerja sama dengan FDPU dalam acara-acara seperti seminar ini. Beliau menginformasikan bahwa KPPU dalam beberapa tahun ke depan akan melakukan kajian-kajian pada berbagai area usaha, untuk mencari tahu mengapa daya saing pelaku usaha Indonesia tidak cukup kuat.  Melalui kajian-kajian yang melibatkan para ahli dan akademisi, diharapkan KPPU dapat memberikan rekomendasi yang solutif dan mendalam.  Hal yang sama diutarakan oleh Ketua FDPU Shidarta, yang menyatakan bahwa KPPU sangat perlu bersinergi dengan para dosen dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut dengan memberi pandangan-pandangan mereka yang kritis. KPPU, menurutnya, telah menjadi model institusi persaingan usaha di banyak negara ASEAN, sehingga kewenangannya harus terus diperkuat.

Ms. Yap Lai Peng (Assistant Director of Competition, Consumer Protection, and IPR Division, ASEAN Secretariat) memberi catatan tentang rintisan yang dilakukan Indonesia dengan KPPU-nya. Bersama dengan Thailand, Indonesia merupakan pelopor pemberlakuan undang-undang persaingan usaha pada tahun 1999. Saat ini hanya Kamboja yang belum memiliki pranata hukum persaingan usaha. Kendati demikian, ia menggarisbawahi perbedaan-perbedaan cukup prinsip dalam rejim pengaturan persaingan usaha di negara-negara anggota ASEAN. Uraian lebih rinci disampaikan oleh pembicara berikutnya dari  Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Hesty D. Lestari, S.H., LL.M., MES. Beliau meragukan efektivitas kerjasama regional untuk menangani transaski bisnis lintas-negara serta upaya mengharmoniskan kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN. Menurut Hesty D. Lestari, harmonisasi biasa dapat dicapai dengan cara: (1) pembentukan lembaga supranasional, dan (2) kerjasama antar-negara. Namun, pembentukan lembaga supranasional seperti di Uni Eropa, kemungkinannya sangat kecil. Untuk itu, cara yang paling memungkinkan adalah dengan mengandalkan kerjasama antar-negara.  Idealnya, ia menyarankan agar rancangan perubahan UUD No. 5 Tahun 1999 dapat diarahkan ke satu tujuan, yaitu menuju ke pasar tunggal ASEAN. Langkah yang sama seharusnya disadari dan dilakukan juga oleh otoritas negara-negara lain anggota ASEAN.

,Berly Martawardaya (Direktur Program INDEF) yang tampil sebagai pembicara ketiga  menyinggung topik tentang peluang dan tantangan ACAP 2016-2025. Ia memberi perhatian pada perusahaan-perusahaan Indonesia karena tidak sanggup berkompetisi di area global. Sebagai contoh, dalam daftar Fortune 500, Indonesia hanya menyumbang dua perusahaan saja. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan-perusahaan kita masih fokus bermain di pasar domestik. Ia menyatakan, proteksi dari negara tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus, termasuk dalam konteks ini adalah mencari posisi yang tepat bagi badan-badan usaha milik negara (BUMN). Struktur pelaku usaha di Indonesia juga masih belum sehat karena yang besar hanya berkisar pada itu-itu saja, sedangkan di sisi lain ada sekian banyak UKM yang tidak kompetitif. Di level menengah justru tidak terisi, sehingga tidak terbentuk struktur piramida pelaku usaha di Indonesia.

Taufik Ahmad, S.T., M.M. (Plt Deputi Pencegahan KPPU) sebagai pembicara terakhir memaparkan peran KPPU dalam menghadapi implementasi ACAP. Selama ini KPPU memiliki kewenangan yang dibatasi oleh UU No. 5 Tahun 1999, yang ruang lingkupnya hanya sebatas wilayah Indonesia. Kendati, menurut Taufik Ahmad, ada juga contoh kasus Temasek yang melibatkan pelaku usaha mancanegara. Belum lagi instrumen seperti leniency program yang juga belum tertampung di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pada intinya, ia meyakini kompleksitas persaingan di Indonesia juga akan makin rumit, akibat keterbukaan pasar ASEAN itu.  (***)

LOKAKAYA KE-3 PENGAYAAN MATERI PERSAINGAN USAHA

Pada tanggal 13-17 November 2018, kembali digelar lokakarya ke-3 ‘training of trainer’ (TOT) kurikulum persaingan usaha. Acara berlangsung di Hotel Morrissey, jalan K.H. Wahid Hasyim No. 70, Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir sebagai pembicara adalah para komisioner KPPU, Plt Deputi Pencegahan KPPU, para investigator utama KPPU, dan akademisi. Ada 24 dosen anggota FDPU dan dosen lain (yang belum menjadi anggota) disediakan sebagai peserta. Hadir sebagai pembicara antara lain Taufik Ahmad (KPPU), Dr. Paramita Praningtyas (Undip),  Dr. Maman Setiawan (Unpad), dan Dr. Andi Fahmi Lubis (UI). Acara dibuka oleh Komisioner sekaligus juru bicara KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara KPPU dan FDPU, mengingat pemahaman tentang aspek persaingan usaha yang sehat sudah seharusnya ditanamkan sejak awal.

Shidarta sebagai koordinator FDPU yang hadir dalam acara tersebut, berharap agar lokakarya seperti ini terus diadakan, mengingat pengajar persaingan usaha memiliki berbagai latar belakang keilmuan, khususnya dari hukum dan ekonomi/bisnis. Ajang lokakarya seperti ini merupakan momentum bagi mereka untuk saling belajar mendiskusikan berbagai konsep, teori, dan praktik (penerapan) dalam kasus-kasus konkret dari perspektif masing-masing.

Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari dua lokakarya sebelumnya, yang diadakan di Jakarta dan Tangerang, dan menjadi lokakarya dengan tema serupa untuk tahun 2018 ini.

Topik presentasi yang akan disampaikan mencakup: (1) kurikulum hukum persaingan usaha, (2) hukum acara formil, (3) perjanjian yang dilarang, (4) kegiatan yang dilarang, (5) posisi dominan, dan (6) pengecualian UU No.5 Tahun 1999. Setiap pemaparan presentasi akan diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta terdapat empat kali pembahasan studi kasus menggunakan contoh perkara persaingan usaha yang telah ditangani oleh KPPU.

 Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain sebagai ajang: internalisasi dan penanaman nilai-nilai persaingan sehat di tingkat perguruan tinggi; membangun sinergitas dan aksi kolaboratif antara akademisi di bidang persaingan usaha; meningkatkan komunikasi dan kerjasama strategis antara KPPU dan akademisi; dan mendorong penerapan mata kuliah persaingan usaha di perguruan tinggi.


 


 

LOKAKARYA II PENGAJARAN KURIKULUM PERSAINGAN USAHA DI TANGERANG




Pada tanggal 10-12 Oktober 2018, bertempat di Hotel Mecure, Alam Sutera, Tangerang, berlangsung lokakarya II Pengajaran Kurikulum Persaingan Usaha. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU). Semua peserta adalah anggota dari FDPU, yang kali ini diikuti oleh 20 anggota yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Ketua KPPU Kurnia Toha, Ph.D., dalam sambutannya saat pembukaan menekankan pentingnya KPPU melibatkan perguruan tinggi dalam penyebarluasan semangat persaingan usaha. Untuk itu, di masa depan, ia menyatakan akan ada anggaran yang lebih besar untuk mengajak para peneliti dari perguruan tinggi dalam mengkaji perkembangan persaingan  usaha yang sangat dinamis tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua/koordinator FDPU Shidarta yang juga hadir dalam acara pembukaan ini. Ia menyatakan, dengan sebaran anggota FDPU di seluruh Indonesia, seharusnya sudah menjadi lebih mudah saat ini bagi KPPU jika ingin mengajak komunitas dosen-dosen persaingan usaha, baik yang berlatar belakang hukum maupun ekonomi, apabila ingin melakukan kegiatan lokakarya seperti ini di masa depan. (***)

KERJA SAMA NUNI DALAM PERKULIAHAN PERSAINGAN USAHA

NUNI adalah suatu skema kerja sama antar-perguruan tinggi yang digagas bersama-sama oleh 21 universitas se Indonesia, yang sementara ini terdiri dari delapan perguruan tinggi negeri dan 13 perguruan tinggi swasta. NUNI adalah singkatan dari Nationwide University Network in Indonesia (NUNI), bertujuan untuk menjalin kolaborasi untuk memperkuat mobilitas, kualitas, dan kesinambungan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dengan cara memanfaatkan sumber daya dan kompetensi yang tersedia di setiap perguruan tinggi dalam menciptakan dan menyebarkan pengetahuan. Melalui kolaborasi ini diharapkan masing-masing perguruan tinggi dapat berbagi pengalaman dan membangun kelebihan masing-masing, dan menjalin kerja sama,  tidak hanya secara bilateral tapi juga dengan sesama anggota NUNI.

Terkait dengan skema kerja sama ini, Program Studi Hukum Bisnis (Business Law) Universitas Bina Nusantara (BINUS) dan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta melakukan pertukaran dosen. Dari FH Unika Atma Jaya hadir sebagai pengajar Dr. Sih Yuliana Wahyuningtyas, memberikan kuliah kepada mahasiswa BINUS untuk topik pasar yang bersangkutan (relevant market) dan hukum pembuktian dalam persaingan usaha.  Sementara itu, dari BINUS tampil Dr. Bambang Pratama memberikan kuliah seputar hukum siber kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Kegiatan ini sendiri berlangsung pada pertengahan Mei 2018.  Kedua dosen tersebut juga merupakan anggota dari Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU).  Baik NUNI maupun FDPU, sementara ini bersekretariat di Kampus Universitas Bina Nusantara. (***)

INTERNATIONAL CONFERENCE LoF2oL

The international conference supported by the FDPU is coming…

Business Law Department of Jakarta-based BINUS University invites you to join the International Conference on September 5-6, 2018. Business competition law is one of many interesting topics can be explored in this conference.  Secure your slot in this conference!

In Collaboration with ICEED 2018, all manuscripts that are accepted and presented in the LOF2OL 2018 will be published in the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, which is indexed in SCOPUS and Web of Science/ISI Thomson Reuters/Clarivate Analytics. Selected papers would be considered to be published in our affiliated SCOPUS Journals with  additional cost as requested by respective journal.

Further information, please visit:

http://www.business-law.binus.ac.id/lof2ol/