International Seminar, Bali, Sept 6, 2017

 

NOTIFICATION:

Here are the selected presenters in the break-out panel sessions at the International Seminar in Bali, Sept 6, 2017:

 

  1. William Kovacic (George Washington University)
  2. Munrokhim Misanam, Ph.D. (Commissioner of KPPU)
  3. Sih Yuliana Wahyuningtyas (Atma Jaya Indonesian Chatolic University)
  4. Mireza Fitriadi (legal consultant)
  5. Hung-Hao Chang (National Taiwan University)
  6. Daniel Agustino (Senior Investigator KPPU)
  7. Sevenpri Candra (BINUS Business School)
  8. Mrs. Dwi Marlina Wijayanti (Sunan Kalijaga Islamic State University)
  9. Pierre Horna (Oxford University)
  10. Kurnia Sya’ranie (Vice Chairman of KPPU)
  11. Lim Sanny (BINUS Business School)
  12. Ferdinand David Aritonang (Institute of Statistics, Jakarta)
  13. Taufik Ahmad (KPPU)
  14. Saidah Sakwan (Commissioner of KPPU)
  15. Maman Setiawan, Ph.D. (Padjadjaran University)
  16. Anna Maria Tri Anggraini (Trisakti University).

 

Click the links below: PAPER-TEMPLATE

RUNDOWN

All participants are also kindly invited to join the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy, held on the following day (September 7, 2017)

 

Artikel: Masukan untuk Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Oleh UDIN SILALAHI

Pada tgl. 28 April 2017 DPR telah menerima Draf Amandemen UU No. 5/1999 menjadi Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah menjadi Undang- undang. RUU tersebut terdiri dari 97 pasal. Salah satu yang penting dalam RUU Perubahan tersebut adalah pengaturan tentang tata cara penanganan perkara. Karena hukum acara merupakan pintu masuk ke pengadilan untuk dapat beracara di pengadilan dan untuk menegakkan hukum materiil secara transparan dan akuntabel, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dll.

Hukum acara adalah aturan formal yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan hukum materiilnya, baik di pengadilan maupun di Komisi Pengawas Persangan Usaha (KPPU). Hukum acara tersebut adalah salah satu aturan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penegakan suatu undang-undang. Demikian juga Pasal 38 – Pasal 44 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tata cara penanganan perkara di KPPU. Dan berdasarkan ketententuan-ketentuan tersebut KPPU menerbitkan Perkom No. 1/2010 tentang tata cara penanganan perkara.

Tulisan ini tidak membahas ketentuan Perkom No. 1/2010 tersebut, tetapi membahas ketentuan Pasal 66 – Pasal 86 Rancangan UU Amandemen UU No. 5/1999 tentang tata cara penanganan perkara. Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi KPPU untuk menerbitkan Peraturan Pelaksanan Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU kelak. Untuk itu perlu diberikan masukan untuk mengatur tata cara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal yang masih sama diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut dengan UU No. 5/1999 antara lain adalah pintu masuk suatu perkara di KPPU, yaitu pemeriksaan para terlapor atas adanya laporan oleh siapapun yang mengetahui ada dugaan pelanggaran dan hak inisiatif KPPU sendiri.

Apabila suatu pelaku usaha dilaporkan diduga melakukan pelanggaran atau KPPU menggunakan hak inisiatifnya, maka KPPU memerlukan alat-alat bukti atas dugaan pelanggaran tersebut. KPPU dalam mendapatkan alat bukti, masih menggunakan sistem persidangan dengan pemeriksaan terhadap terlapor. Sistem persidangan ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) Rancangan Undang-Undang yang menetapkan bahwa Sidang Majelis Komisi dilakukan dalam 4 (empat) tahap: a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Lanjutan; c. Musyawarah Majelis; dan d. Pembacaan Putusan. Dan lebih lanjut di dalam Pasal 74 ayat (4) ditetapkan bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Komisi dapat: a. memanggil Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli; b. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor dan/atau Saksi; c. memeriksa dan meminta keterangan Ahli; d. menilai alat bukti; e. meminta keterangan dari instansi pemerintah; f. meminta, mendapatkan, dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain; dan/atau ; g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) tersebut dalam pemeriksaan dan dalam rangka mendapatkan alat-alat bukti, digunakan sistem persidangan seperti persidangan pada kasus pidana dan pada kasus perdata. Berdasarkan best practices di beberapa negara, di Jerman, Komisi Uni Eropa, Jepang, dll, lembaga persaingan usaha dalam memeriksa pelaku usaha tidak dilakukan dalam bentuk persidangan untuk mendapatkan bukti-bukti atau memeriksa pelaku usaha dan para saksi atau ahli, tetapi dalam bentuk kegiatan proses administrasi untuk mendapatkan bukti-bukti atau meminta keterangan pelaku usaha, saksi, atau ahli. Kelemahan sistem persidangan adalah Majelis Komisi ikut terlibat dalam mendapatkan alat- alat bukti, memeriksa para terlapor, saksi, dan meminta keterangan ahli. Hal ini akan mengurangi independensi Majelis Komisi dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani, karena investigator masih ada di bawah jalur komando (perintah) Majelis Komisi.

Oleh karena itu, sebagai upaya menjamin adanya independensi Majelis Komisi dalam memutus suatu perkara, seharusnya Majelis Komisi melakukan persidangan tidak dalam rangka memperoleh alat-alat bukti, tetapi pada saat melakukan musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Oleh karena itu, sebagai upaya memperoleh alat bukti dan memeriksa saksi dan mendengar [saksi] ahli hanya dilakukan oleh tim investigator yang dihadiri oleh salah seorang anggota majelis sebagai fasilitator di antara terlapor dengan investigator. Secara administratif Ketua Majelis Komisi meminta alat bukti kepada terlapor dan para pihak terkait dan bukti-bukti tersebut diberikan kepada investigator sebagai dasar tuntutan dugaan pelanggaran.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh tim investigator yang difasilitasi oleh seorang anggota Majelis Komisi. Format pemeriksaan bukan dalam bentuk persidangan, tetapi merupakan permintaan alat-alat bukti dan mengklarifikasinya. Dengan demikian pada pemeriksaan pendahuluan, pihak yang menyampaikan dugaan pelanggaran adalah tim investigator. Kemudian setelah tim investigator menyampaikan dugaan pelanggaran dengan alat bukti yang ada, para terlapor diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut dapat berupa penolakan atau penerimaan dugaan pelanggaran tersebut. Setelah memberikan tanggapan, terlapor diberi kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku kalau terlapor menerima dugaan pelanggaran tersebut (Pasal 78 ayat (3) Rancangan Undang-Undang), maka Majelis Komisi akan mengeluarkan penetapan perubahan perilaku. Kalau terlapor tidak menerima dugaan pelanggaran, maka perkara dugaan pelanggaran akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, maka tim investigator menyerahkan hasil pemeriksaan lanjutan kepada Majelis Komisi dan para terlapor juga akan menyampaikan tanggapan atau keberatan atas dugaan pelanggaran tim investigator pada waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Komisi.

Kemudian setelah Majelis Komisi menerima dugaan pelanggaran yang lengkap dari tim investigator dan keberatan dari para terlapor, Majelis Komisi akan melakukan rapat tertutup atau musyawarah untuk memutuskan apakah para terlapor terbukti bersalah atau tidak. Putusan Majelis Komisi berdasarkan atas pertimbangan dugaan pelanggaran dan alat bukti yang diajukan oleh tim investigator dan hasil analisisnya, dan alat bukti dan argumentasi para terlapor serta keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang telah diajukan. Setelah Majelis Komisi menetapkan putusannya, maka Majelis Komisi akan bersidang untuk membacakan putusannya di hadapan terlapor dan tim investigator serta terbuka untuk umum, apakah para terlapor dinyatakan bersalah melanggar dugaan pelanggaran yang diajukan oleh tim investigator atau tidak. Jadi, putusan Majelis Komisi adalah suatu putusan yang independen dan kredibel.

Untuk mendukung tugas Majelis Komisi mengambil keputusan suatu perkara, maka kelompok kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 5/1999 harus dihidupkan kembali. Kelompok kerja inilah sebagai think thank- nya Majelis Komisi dalam memberikan masukan untuk memutuskan suatu perkara. Kelompok kerja ini tentu terdiri dari para ahli hukum persaingan usaha, ahli ekonomi yang mendalami industrial organization, dan praktisi hukum. Dengan demikian putusan-putusan KPPU ke depan putusan-putusan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabhkan. (***)


*) Artikel ini dipublikasikan kembali atas seizin penulis. Sebelumnya diterbitkan di Investor Daily, 16 Mei 2017. Penulis adalah pakar hukum persaingan usaha dan dosen tetap Fakultas Hukum UPH Karawaci.

Seminar Kartel di UGM, 10 Mei 2017


Pada tanggal 10 Mei 2017, Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, berkesempatan memenuhi undangan dari Center ofr Intellectual Property, Competition, and Disputes Settlement Mechanism Studies (CICODS) Fakulas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk hadir dalam seminar “Kartel: Kendala dan Solusi Penegakan Hukumnya” yang diadakan di Kampus UGM, Yogyakarta.  Beliau hadir dalam kapasitas sebagai wakil dari Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU).

Dalam seminar itu, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M. menyampaikan bahwa kartel potensial terjadi di Indonesia, yang setidaknya dipicu oleh beberapa faktor: (1) ada persentase besar aset yang dikuasai oleh persentase kecil penguasa bisnis; (2) kendali pelaku usaha d parlemen dan eksekutif melalui partai politik masih cukup besar; (3) eksistensi sistem konglomerasi, termasuk integrasi vertikal dan penguasaan pangsa pasar; (4) pasar oligopolistik; (5) kesulitan pembuktian karena peraturan kurang memadai; (6) kewenangan KPPU yang masih terbatas. Untuk itu beliau merekomendasikan untuk: (1) memperkuat political will dalam pemberantasan kartel; (2) amandemen UU No. 5 Tahun 1999, dengan memperluas perbuatan yang dilarang, tidak dibatasi pada perjanjian; (3) memperkuat kewenangan KPPU.

Prof. Mark Furse dari Universitas Glasgow,  Inggris  yang tampil berikutnya menyatakan negara-negara OECD sendiri sudah memiliki definisi tegas tentang  “hard core cartel” yaitu sebagai “…anticompetitive agreements by competitors to fix prices, restrict output, submit collusive tenders, or divide or share markets.”  Sampai saat ini, menurutnya, tidak ada legitimasi untuk dapat membenarkan perilaku demikian. Ia juga mencatat, kasus-kasus kartel yang dibawa ke litigasi di Amerika Serikat dan Inggris, berawal dari laporan pelaku usaha, bukan konsumen.  Dewasa ini ada beberapa model penanganan kartel yang dikenal di dunia, seperti: (1) civil/administrative exclusive models (digunakan di beberapat negara Uni Eropa dan China), (2) mixed administrative and criminal models (AS dan Inggris); dan (3) leniency (model lain-lain).

Sementara itu, Komisioner KPPU Munrokhim Misanan, Ph.D. mengatakan bahwa kartel bisa mencakup banyak perilaku seperti pengaturan produksi, penetapan harga horisontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen, dan pembagian pangsa pasar. Karakteristik kartel antara lain terjadi karena adanya konspirasi antar-pelaku usaha, pengunaan asosiasi, distribusi informasi kepada para anggota, pelibatan eksekutif senior, adanya mekanisme kompensasi bagi anggota kartel, dan pelaksanaan penetapan harga. Ketentuan terkait kartel di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, mengacu pada Pasal 5, 7, 9, 10. 11, 12, 22, dan 24. Untuk membuktikan telah terjadi kartel, KPPU selama ini menerapkan bukti petunjuk, berupa analisis ekonomi (struktural, perilaku) dan komunikasi. Beliau menunjuk beberapa negara yang bisa dijadikan best practise untuk penegakan hukum kartel, yaitu negara-negara Uni Eropoa, Amerika Serikat, dan Brasilia. (***)

 

Seminar Nasional FDPU: Yogyakarta, 27 Juli 2017

Pada tanggal 27 Juli 2017 (pukul 08:30-13:00 wib), FDPU bekerja sama dengan KPPU dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta akan menggelar seminar nasional tentang DISRUPTIVE INNOVATION: Kajian Ekonomi dan Hukum. Seminar ini merupakan kegiatan pertama FDPU sejak dideklarasikan tanggal 5 April 2017.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA…. TEMPAT TERBATAS





 

 

Keanggotaan FDPU

 

Untuk mengetahui keanggotaan FDPU yang terdaftar sampai saat ini,  klik tautan tanda DAFTAR ANGGOTA di bawah ini:

DAFTAR ANGGOTA FDPU 2017-2018

Dalam hal anggota di atas diundang untuk masuk ke dalam anggota WA Group, maka dimohon untuk mematuhi kesepakatan untuk TIDAK melakukan “posting” berupa gambar, suara, atau tulisan yang tidak relevan dengan topik persaingan usaha dan/atau program kegiatan FDPU di dalam diskusi WA tersebut. Untuk mengoptimalkan fungsi WA group ini sebagai media komunikasi  yang fokus pada topik persaingan usaha, maka terlepas dari iktikad baik seseorang untuk ikut menyebarluaskan  kebaikan, maka pesan-pesan moral, propaganda politik, dan/atau iklan komersial, dimohon untuk tidak dimasukkan sebagai materi “posting”.


Bagi para dosen lain yang meminati/mendalami persaingan usaha, dipersilakan untuk mendaftar sebagai anggota dengan menghubungi:

 

Sekilas tentang FDPU

 


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) adalah wadah para dosen di bidang persaingan usaha, khususnya yang berlatar belakang hukum dan ekonomi. Forum ini telah digagas sejak tahun 2008 oleh sejumlah ahli hukum dan ekonomi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air,  dipelopori antara lain oleh Ningrum Natasya Sirait (Universitas Sumatera Utara), Maman Setiawan (Universitas Padjadjaran), Andi M. Fahmi (Universitas Indonesia), Amirullah Setya Hardi (Universitas Gadjah Mada), Dedie S. Martadisastra (Universitas Trisakti), Siti Anisah (Universitas Islam Indonesia), Elly Erawaty (Universitas Katolik Parahyangan), dan Paramita  Prananingtyas (Universitas Diponegoro).

Gagasan ini kemudian disepakati untuk lebih dikonkretkan lagi dalam satu wadah bernama Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 5 April 2017 di Kampus Alam Sutera Universitas Bina Nusantara (Jakarta) di hadapan para dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan itu, sekaligus ditunjuk Shidarta dari Universitas Bina Nusantara untuk menjadi ketua (koordinator) yang pertama dari forum ini sampai dua tahun ke depan (2017-2019).

Nama “forum” sengaja dipilih guna memberi kesan kuat bahwa FDPU merupakan tempat berinteraksi yang cair dan terbuka untuk semua kalangan dosen yang meminati dan mendalami persaingan usaha dari berbagai perguruan tinggi (negeri dan swasta).  FDPU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan bersifat nirlaba. FDPU berkomitmen menjadi forum ilmiah yang independen, dalam arti tidak berafiliasi pada kelembagaan manapun, kendati ia tetap membuka diri untuk bekerja sama sebagai mitra yang sejajar dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut,  tujuan FDPU adalah sebagai: (1) sarana komunikasi dosen-dosen persaingan usaha dalam pengayaan materi pengajaran, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum persaingan usaha; (2) sarana kegiatan temu ilmiah, seperti seminar, focus group discussion, lokakarya, dan pelatihan dalam bidang persaingan usaha; (3) wadah koordinasi dan tukar-menukar pengalaman dan pemanfaatan sumberdaya (experience and resource sharing) antar-perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan di bidang persaingan usaha; dan (4) pusat informasi tentang keahlian dan pemetaan ahli persaingan usaha yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Informasi lebih lanjut tentang FDPU dapat menghubungi:

 

Call for Papers Universitas Trisakti

Pada tanggal 23-24 Agustus 2017, Universitas Trisakti Jakarta mengundang rekan-rekan untuk membawakan makalah dan/atau menjadi peserta International Conference on Developing Legal System to Promote Social Welfare. Isu-isu tentang PERSAINGAN USAHA termasuk di dalam tema yang dapat dibawakan dalam konferensi ini.


Kiriman: Anna Maria Tri Anggraini (016/FDPU/2017)

Kuliah Umum Prof. Stefan Koos


On March 5, 2017, the visiting professor of BINUS Business Law Department Prof. Dr. iur. Stefan Koos delivered his paper on “ethic in civil business law” in front of participants in the seminar of business competition law organized by BINUS Business Law Department and the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU). The seminar was located at the auditorium of the Alam Sutera Campus of BINUS University.

Stefan, the professor of Munich-based Bundeswehr University, started his presentation by asking what ethic means. Then he talked about the integration of ethic in a Roman civil law system and revealed some examples of ethic-discussions in the German competition law. To underline the relationship between ethic and business practices, Stefan explained the ethical problems in anti-discrimination law and labour law.

According to Stefan, legal compliance and ethical behavior is not identical. General rules cannot always meet full ethical requirements. If a law is generally unethical, it is unconstitutional. If it is not generally unethical, then an ethical rule must be integrated as corrective in the legal application of the law (undeterminated legal notion; self imposed codes of conduct). Ethical behavior of companies must be compatible with competition patterns. Without effective flanking legislative measurements to support the competitive position of the legally compliant companies, there will be not ethical business surrounding.

After lunch on the same day, Stefan also gave another lecture for students who joined the committee of the seminar. He presented his lecture on the topic of trade conflicts between economic blocs in the light of WTO law. Stefan identified several problems related to the trade conflicts experienced by some countries in the European Union and explained how they could be resolved. (***)

Source: business-law.binus.ac.id