Membangun ‘Knowledge-Hub’ dari Indonesia



Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar seminar internasional dengan tajuk ‘Building Knowledge Hub and Regional Expertise towards the Harmonization of Competition Policy in East Asia Region’, bertempat di Courtyard-Marriott Nusa Dua Resort, Bali. Acara ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan para petinggi (high officials) dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara di kawasan Asia.

Seminar ini bermula dari gagasan Ketua KPPU Dr. Syarkawi Rauf untuk mendorong terbentuknya academic network on competition policy (ANCP) tingkat Asia Pacific, dengan terutama melibatkan dosen-dosen persaingan usaha dari Indonesia sebagai motornya. Untuk itu peran FDPU dipandang penting dalam menindaklanjuti gagasan ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya’ranie, yang hadir membuka seminar internasional ini,  ada hal lain yang juga penting diperhatikan dalam pembentukkan knowledge-hub ini, yakni  perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Untuk itu isu-isu seputar harmonisasi sistem hukum terkait kebijakan tentang persaingan usaha juga perlu didiskusikan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Ketua FDPU, Dr. Shidarta di selah-selah acara seminar tanggal 6 September 2017. Pada kesempatan itu, Shidarta menekankan bahwa FDPU adalah sebuah forum para dosen yang bersifat independen, yang berharap dapat berkontribusi membangun knowledge-hub ini, bermula dari Indonesia sendiri. Dikemukakannya bahwa  anggota FDPU baru mencapai 135 orang, yang tersebar dari 66 perguruan tinggi di 22 provinsi seluruh Indonesia. Dosen-dosen yang berlatar belakang ilmu hukum dan ekonomi ini pun harus dilakukan pemetaaan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan akan ada kajian-kajian yang lebih spesifik dan mendalam terkait aspek-aspek hukum dan ekonomi dalam persaingan usaha.

Prof. William E. Kovacic dari George Washington University, yang diundang sebagai pembicara kunci dalam seminar internasional ini menekankan pula pentingnya peran jaringan kerja sama antar-perguruan tinggi (academic network on competition policy/ANCP). Untuk itu ia bahkan mengundang para dosen dan mahasiswa untuk berkunjung ke George Washington University dan mengambil beberapa program riset dan magang di Competition Law Center universitas tersebut.

Selanjutnya pada sesi pleno, tampil lima orang ahli sebagai pembicara. Mereka adalah Ir. M. Nawir Messi (KPPU), Prof. Stefan Koos (Bundeswehr University; visiting professor BiNUS University), Prof. Ningrum Natasya Sirait (USU Indonesia), Prof. Abu Bakar Munir (University of Malaya), dan Dr. Rhonda L. Smith (The University of Melbourne). Acara ini dipandu oleh Dr. Paramita Prananingtyas (Undip). Dalam sesi ini antara lain diangkat isu tentang perlu tidaknya harmonisasi itu dilakukan langsung di tingkat regional, atau cukup dengan tingkat bilateral terlebih dulu.

Para pembicara di sesi pleno ini kemudian bertugas sebagai moderator pada empat sesi panel. Pada empat sesi panel yang berlangsung selepas istirahat siang tersebut, tampil 16 penyaji makalah yang menyoroti aspek-aspek persaingan usaha dari berbagai sudut pandang.

Pada malam harinya para penyaji dan peserta seminar internasional tersebut diundang menghadiri gala-dinner bersama dengan para tamu dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara. Pada tanggal 7 September 2017, bertempat di Inaya Putri Bali, Nusa Dua, dilangsungkan pula the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy (EACON), yang terbuka untuk diikuti oleh anggota FDPU. Direncanakan kegiatan serupa akan berlangsung tahun depan (2018) di Sydney, Australia. (***)

Pandangan Umum FDPU tentang ‘Disruptive Innovation’


Disampaikan sebagai Hasil Seminar “disruptive innovation” (Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, 27 Juli 2017)

  1. “Disruptive Innovation” adalah fenomena global dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir berkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini telah mengubah banyak perspektif dalam berbisnis, yang intinya memberi pilihan yang lebih menguntungkan konsumen. Oleh sebab itu, inovasi seperti ini tidak mungkin dan memang tidak selayaknya dihambat, mengingat pasar yang inovatif (innovative market) merupakan salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi.
  2. Jikalau ada pandangan bahwa inovasi ini membawa dampak “disruptive” terhadap pelaku usaha yang sudah mapan, maka dampak inilah yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Ketidakmampuan dalam pengelolaan hanya akan merusak struktur pasar, membuahkan instabilitas ekonomi, dan sosial. Pola pengelolaan pun tidak boleh sekadar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, melainkan harus mencermati dasar-dasar filosofis dan konstitusional negara, dengan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai tujuan akhirnya.
  3. Negara (c.q. Pemerintah) sangat perlu menentukan apa sesungguhnya kebijakan dasar (basic policy) kita di dalam menghadapi fenomena “disruptive innovation” ini, yang pada gilirannya akan mewarnai regulasi kita di sektor-sektor terkait. Sementara itu, pada masa transisi ini pula, harus sudah diambil langkah-langkah konkret yang lebih fleksibel untuk menyikapinya fenomena yang terus meluas tersebut. Langkah-langkah tadi wajib mencerminkan adanya keseimbangan antara kompetisi dan inovasi. Intinya adalah: persaingan usaha yang sehat mutlak dijaga, sementara di sisi lain kreativitas juga layak dihargai (antara lain berdampak pada perlindungan kekayaan interlektual).
  4. Dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah konkret ini, Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan di tingkat daerah, yang sangat mungkin tidak selalu seragam dengan dampaknya yang akan sangat kompleks dan multidimensional. Di sinilah diperlukan kajian akademis dan ruang dialog yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan, dan untuk itu, para akademisi yang meminati kajian persaingan usaha membuka diri untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas demikian.
  5. Ada kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk bidang-bidang tertentu dan/atau pada daerah-daerah tertentu, memberi kesan kuat sebagai transitional policies . Di sinilah suatu kebijakan dasar yang bersifat komprehensif  (berangkat dari kajian akademis yang multidisipliner) tadi perlu dihadirkan terlebih dulu untuk memayungi dan merajut kebijakan-kebijakan sektoral dan transisional tersebut. Dengan demikan, diharapkan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan menunjukkan komitmen negara guna: (a) menciptakan  iklim  persaingan usaha yang sehat, dengan menutup adanya hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan (entry barrier) dan/atau penyalahgunaan posisi dominan; dan (b) memberikan perlindungan hak-hak konsumen secara optimal (mencakup antara lain hak-hak dasar seperti hak atas keamanan/keselamatan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar). (***)


Sekilas tentang FDPU

 


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) adalah wadah para dosen di bidang persaingan usaha, khususnya yang berlatar belakang hukum dan ekonomi. Forum ini telah digagas sejak tahun 2008 oleh sejumlah ahli hukum dan ekonomi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air,  dipelopori antara lain oleh Ningrum Natasya Sirait (Universitas Sumatera Utara), Maman Setiawan (Universitas Padjadjaran), Andi M. Fahmi (Universitas Indonesia), Amirullah Setya Hardi (Universitas Gadjah Mada), Dedie S. Martadisastra (Universitas Trisakti), Siti Anisah (Universitas Islam Indonesia), Elly Erawaty (Universitas Katolik Parahyangan), dan Paramita  Prananingtyas (Universitas Diponegoro).

Gagasan ini kemudian disepakati untuk lebih dikonkretkan lagi dalam satu wadah bernama Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 5 April 2017 di Kampus Alam Sutera Universitas Bina Nusantara (Jakarta) di hadapan para dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan itu, sekaligus ditunjuk Shidarta dari Universitas Bina Nusantara untuk menjadi ketua (koordinator) yang pertama dari forum ini sampai dua tahun ke depan (2017-2019).

Nama “forum” sengaja dipilih guna memberi kesan kuat bahwa FDPU merupakan tempat berinteraksi yang cair dan terbuka untuk semua kalangan dosen yang meminati dan mendalami persaingan usaha dari berbagai perguruan tinggi (negeri dan swasta).  FDPU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan bersifat nirlaba. FDPU berkomitmen menjadi forum ilmiah yang independen, dalam arti tidak berafiliasi pada kelembagaan manapun, kendati ia tetap membuka diri untuk bekerja sama sebagai mitra yang sejajar dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut,  tujuan FDPU adalah sebagai: (1) sarana komunikasi dosen-dosen persaingan usaha dalam pengayaan materi pengajaran, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum persaingan usaha; (2) sarana kegiatan temu ilmiah, seperti seminar, focus group discussion, lokakarya, dan pelatihan dalam bidang persaingan usaha; (3) wadah koordinasi dan tukar-menukar pengalaman dan pemanfaatan sumberdaya (experience and resource sharing) antar-perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan di bidang persaingan usaha; dan (4) pusat informasi tentang keahlian dan pemetaan ahli persaingan usaha yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Informasi lebih lanjut tentang FDPU dapat menghubungi: