Membangun ‘Knowledge-Hub’ dari Indonesia



Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar seminar internasional dengan tajuk ‘Building Knowledge Hub and Regional Expertise towards the Harmonization of Competition Policy in East Asia Region’, bertempat di Courtyard-Marriott Nusa Dua Resort, Bali. Acara ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan para petinggi (high officials) dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara di kawasan Asia.

Seminar ini bermula dari gagasan Ketua KPPU Dr. Syarkawi Rauf untuk mendorong terbentuknya academic network on competition policy (ANCP) tingkat Asia Pacific, dengan terutama melibatkan dosen-dosen persaingan usaha dari Indonesia sebagai motornya. Untuk itu peran FDPU dipandang penting dalam menindaklanjuti gagasan ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya’ranie, yang hadir membuka seminar internasional ini,  ada hal lain yang juga penting diperhatikan dalam pembentukkan knowledge-hub ini, yakni  perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Untuk itu isu-isu seputar harmonisasi sistem hukum terkait kebijakan tentang persaingan usaha juga perlu didiskusikan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Ketua FDPU, Dr. Shidarta di selah-selah acara seminar tanggal 6 September 2017. Pada kesempatan itu, Shidarta menekankan bahwa FDPU adalah sebuah forum para dosen yang bersifat independen, yang berharap dapat berkontribusi membangun knowledge-hub ini, bermula dari Indonesia sendiri. Dikemukakannya bahwa  anggota FDPU baru mencapai 135 orang, yang tersebar dari 66 perguruan tinggi di 22 provinsi seluruh Indonesia. Dosen-dosen yang berlatar belakang ilmu hukum dan ekonomi ini pun harus dilakukan pemetaaan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan akan ada kajian-kajian yang lebih spesifik dan mendalam terkait aspek-aspek hukum dan ekonomi dalam persaingan usaha.

Prof. William E. Kovacic dari George Washington University, yang diundang sebagai pembicara kunci dalam seminar internasional ini menekankan pula pentingnya peran jaringan kerja sama antar-perguruan tinggi (academic network on competition policy/ANCP). Untuk itu ia bahkan mengundang para dosen dan mahasiswa untuk berkunjung ke George Washington University dan mengambil beberapa program riset dan magang di Competition Law Center universitas tersebut.

Selanjutnya pada sesi pleno, tampil lima orang ahli sebagai pembicara. Mereka adalah Ir. M. Nawir Messi (KPPU), Prof. Stefan Koos (Bundeswehr University; visiting professor BiNUS University), Prof. Ningrum Natasya Sirait (USU Indonesia), Prof. Abu Bakar Munir (University of Malaya), dan Dr. Rhonda L. Smith (The University of Melbourne). Acara ini dipandu oleh Dr. Paramita Prananingtyas (Undip). Dalam sesi ini antara lain diangkat isu tentang perlu tidaknya harmonisasi itu dilakukan langsung di tingkat regional, atau cukup dengan tingkat bilateral terlebih dulu.

Para pembicara di sesi pleno ini kemudian bertugas sebagai moderator pada empat sesi panel. Pada empat sesi panel yang berlangsung selepas istirahat siang tersebut, tampil 16 penyaji makalah yang menyoroti aspek-aspek persaingan usaha dari berbagai sudut pandang.

Pada malam harinya para penyaji dan peserta seminar internasional tersebut diundang menghadiri gala-dinner bersama dengan para tamu dari komisi-komisi pengawas persaingan usaha berbagai negara. Pada tanggal 7 September 2017, bertempat di Inaya Putri Bali, Nusa Dua, dilangsungkan pula the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy (EACON), yang terbuka untuk diikuti oleh anggota FDPU. Direncanakan kegiatan serupa akan berlangsung tahun depan (2018) di Sydney, Australia. (***)

Artikel: Disruptive Innovation dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Oleh UDIN SILALAHI

Di era globalisasi sekarang ini persaingan diantara para pelaku usaha di pasar yang bersangkutan sangat ketat. Para pelaku usaha tetap berjuang untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Persaingan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksinya atau pelayanan jasanya dan  menjual produknya atau jasanya dengan harga yang kompetitif. Untuk itu pelaku usaha berusaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi.

Inovasi-inovasi yang marak akhir-akhir ini adalah melalui apa yang disebut dengan digital economy. Ekonomi  digital adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pasar yang berfokus pada teknologi digital. Ini biasanya melibatkan perdagangan barang atau jasa informasi melalui perdagangan elektronik.

Untuk memahami gagasan ekonomi digital, penting untuk memahami arti ‘disruptive innovation’. Disruptive innovation dipelopori oleh Clayton M. Christensen dalam artikelnya yang di muat dalam jurnal Harvard Business Review pada tahun 1995. Menurut Clayton M Christensen ‘disruptive innovation’ mengacu pada: “Sebuah proses di mana produk atau layanan berakar pada awalnya dalam aplikasi sederhana di bagian bawah pasar dan kemudian tanpa berhenti bergerak ke pasar, akhirnya menggusur pesaing yang sudah mapan.”

Lebih lanjut Christensen menjelaskan bahwa penyebaran disruptive innovation melalui dua tahap: (i) pada tahap pertama, inovasi melakukan kinerja buruk sepanjang beberapa dimensi yang penting bagi pelanggan tradisional dan dengan harga yang lebih rendah, sehingga ditargetkan – dan digunakan – oleh pelanggan baru di pasar baru;  (ii) dalam tahap kedua ketika disruptive innovation dibentuk, di pasar yang baru, ia berkembang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan utama dan menurunkan perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar mainstream.

Dengan adanya disruptive innovation ini mengalahkan perusahaan besar bersaing dipasar yang bersangkutan. Contohnya dengan hadirnya Uber, GrabCar, dan Gocar mengubah konstelasi persaingan dibidang taxi.  Taksi online menggunakan sistem aplikasi untuk dipesan  para calon penumpang, yang penting calon penumpang mempunyai android dan aplikasinya serta jaringan internet. Jika seseorang ingin pergi ke suatu tujuan tertentu, begitu ia mengordernya dan tidak lama kemudian taksi online tersebut akan meluncur menjemput si calon penumpang dimana ia berada. Karena taksi online yang terdekat dengan si pemesan akan menerima orderan tersebut, sehingga taksi online akan tiba dengan cepat ditempat dimana si pengorder berada. Ternyata dengan hadirnya taksi online mengurangi market share taksi konvensional.

Persaingan antara taksi online dengan taksi konvensional tidak terelakkan lagi, walaupun dari segi bisnis pola kerjanya berbeda. Berbeda karena perusahaan penyedia aplikasi tidak menyediakan mobil. Pada umumnya mobil adalah milik pengemudi sendiri dan hubungan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan melalui koperasi dimana pengemudi bergabung. Definisi pasar bersangkutan dari perspektif hukum persaingan usaha juga menjadi isu.

Hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penilaian atas persaingan diantara keduanya, karena seperti disebutkan oleh Christensen bahwa usaha disruptive innovation lebih murah, lebih gampang diperoleh dan menggunakan suatu model usaha dengan keunggulan biaya struktural (structural cost advantages). Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga persaingan usaha menilai dampak disruptive innovation terhadap persaingan usaha dan bagaimanaa penerapan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang menggunakan disruptive innovation, yang dalam kenyataannya dapat mengalihkan minat pembeli dari pelaku usaha incumbent kepada pelaku usaha dengan disruptive innovation?

Oleh karena itu, sebelumnya, perlu dijawab apa sebenarnya tujuan hukum persaingan usaha? Secara umum disepakati bahwa tujuan persaingan usaha adalah untuk melindungi persaingan usaha itu sendiri bukan melindungi para pelaku usaha an sich dan untuk mensejahterahkan konsumen. Sedangkan tujuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen), mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam menegakkan UU No. 5/1999 dasar pertimbangannya adalah untuk mencapai tujuan UU No. 5/1999 tersebut. Oleh karena itu, disruptive innovation dalam konteks online taksi, karena pola bisnisnya belum diatur dalam Undang-undang Lalulintas, maka diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang diperbahahrui menjadi Permenhub No. 26/2017 untuk mengakui legalitas taksi online di Indonesia.

Jadi ketika  muncul terutama menyangkut hubungan antara inovasi dan kebijakan persaingan, pemahaman bersama adalah bahwa KPPU harus melindungi proses inovasi dengan membiarkan pasar terbuka bagi para inovator potensial. Oleh karena itu, menentukan pasar yang bersangkutan atau mengklarifikasi struktur pasar sangat penting untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan bersifat antikompetitif atau tidak.

Definisi pasar sangat relevan dalam konteks disruptive innovation, karena salah satu karakteristik khas gangguan tersebut adalah kemampuannya untuk “mengganggu” pasar yang ada dan menghancurkan perusahaan incumbent. Apakah taksi online dengan taksi konvensional berada pada pasar bersangkutan yang sama? Dari sisi pasar demand secara sederhana dapat dijawab ya, tetapi dari sisi pasar sebaliknya (penawaran) perlu dikaji lebih dalam lagi, karena inovasi yang dilahirkan oleh taksi online adalah justru pada sistem aplikasi yang diciptakan yang mempermudah calon penumpang untuk mengordernya.

Kemudian hubungan antara pengemudi taksi online dengan penyedia aplikasi harus dipertegas apakah hubungan kerja atau kerjasama, karena menurut Permenhub No. 26/2017 penyedia aplikasi yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan transportasi publik, yaitu berupa koperasi. Dengan demikian untuk menganalisis market powernya dan posisi dominannya harus dijelaskan hal-hal tersebut guna menghitung biaya produksinya sehingga dapat menilai apakah harga yang ditawarkan oleh taksi online masih wajar atau tidak.

Jadi disruptive innovation mempunyai dampak besar terhadap persaingan pada pasar yang bersangkutan, yaitu terhadap konsumen, konsumen dapat disejahterahkan, dan terhadap persaingan, maka pelaku usaha konvensional harus berbenah untuk dapat bersaing. Langkah awal yang harus dilakukan oleh KPPU dalam menganalisis apakah perilaku taksi online melakukan anti persaingan atau tidak pada pasar yang bersangkutan, KPPU secara khusus menetapkan definisi pasar bersangkutan terlebih dahulu. Bahkan ketika pasar diubah atau diciptakan oleh inovator yang mengganggu, otoritas persaingan (KPPU) dihadapkan pada kebutuhan untuk segmentasi pasar yang ada atau menentukan pasar yang baru. Penentuan pasar bersangkutan sangat penting untuk menganalisis apakah taksi online melakukan anti persaingan dan apakah mempunyai market power dan posisi dominan yang dapat disalahgunakannya. (***)


  • Penulis adalah dosen tetap dan pengajar Hukum Persaingan Usaha FH UPH Karawaci. Tulisan ini atas izin penulis dimuat di rubrik ini. Sebelumya, tulisan tersebut telah dimuat di Investordaily, tanggal 8 Agustus 2017.

International Seminar, Bali, Sept 6, 2017

 

NOTIFICATION:

Here are the selected presenters in the break-out panel sessions at the International Seminar in Bali, Sept 6, 2017:

 

  1. William Kovacic (George Washington University)
  2. Munrokhim Misanam, Ph.D. (Commissioner of KPPU)
  3. Sih Yuliana Wahyuningtyas (Atma Jaya Indonesian Chatolic University)
  4. Mireza Fitriadi (legal consultant)
  5. Hung-Hao Chang (National Taiwan University)
  6. Daniel Agustino (Senior Investigator KPPU)
  7. Sevenpri Candra (BINUS Business School)
  8. Mrs. Dwi Marlina Wijayanti (Sunan Kalijaga Islamic State University)
  9. Pierre Horna (Oxford University)
  10. Kurnia Sya’ranie (Vice Chairman of KPPU)
  11. Lim Sanny (BINUS Business School)
  12. Ferdinand David Aritonang (Institute of Statistics, Jakarta)
  13. Taufik Ahmad (KPPU)
  14. Saidah Sakwan (Commissioner of KPPU)
  15. Maman Setiawan, Ph.D. (Padjadjaran University)
  16. Anna Maria Tri Anggraini (Trisakti University).

 

Click the links below: PAPER-TEMPLATE

RUNDOWN

All participants are also kindly invited to join the 10th East Asia Conference on Competition Law and Policy, held on the following day (September 7, 2017)

 

Artikel: Masukan untuk Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Oleh UDIN SILALAHI

Pada tgl. 28 April 2017 DPR telah menerima Draf Amandemen UU No. 5/1999 menjadi Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah menjadi Undang- undang. RUU tersebut terdiri dari 97 pasal. Salah satu yang penting dalam RUU Perubahan tersebut adalah pengaturan tentang tata cara penanganan perkara. Karena hukum acara merupakan pintu masuk ke pengadilan untuk dapat beracara di pengadilan dan untuk menegakkan hukum materiil secara transparan dan akuntabel, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dll.

Hukum acara adalah aturan formal yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan hukum materiilnya, baik di pengadilan maupun di Komisi Pengawas Persangan Usaha (KPPU). Hukum acara tersebut adalah salah satu aturan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penegakan suatu undang-undang. Demikian juga Pasal 38 – Pasal 44 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tata cara penanganan perkara di KPPU. Dan berdasarkan ketententuan-ketentuan tersebut KPPU menerbitkan Perkom No. 1/2010 tentang tata cara penanganan perkara.

Tulisan ini tidak membahas ketentuan Perkom No. 1/2010 tersebut, tetapi membahas ketentuan Pasal 66 – Pasal 86 Rancangan UU Amandemen UU No. 5/1999 tentang tata cara penanganan perkara. Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi KPPU untuk menerbitkan Peraturan Pelaksanan Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU kelak. Untuk itu perlu diberikan masukan untuk mengatur tata cara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal yang masih sama diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut dengan UU No. 5/1999 antara lain adalah pintu masuk suatu perkara di KPPU, yaitu pemeriksaan para terlapor atas adanya laporan oleh siapapun yang mengetahui ada dugaan pelanggaran dan hak inisiatif KPPU sendiri.

Apabila suatu pelaku usaha dilaporkan diduga melakukan pelanggaran atau KPPU menggunakan hak inisiatifnya, maka KPPU memerlukan alat-alat bukti atas dugaan pelanggaran tersebut. KPPU dalam mendapatkan alat bukti, masih menggunakan sistem persidangan dengan pemeriksaan terhadap terlapor. Sistem persidangan ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) Rancangan Undang-Undang yang menetapkan bahwa Sidang Majelis Komisi dilakukan dalam 4 (empat) tahap: a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Lanjutan; c. Musyawarah Majelis; dan d. Pembacaan Putusan. Dan lebih lanjut di dalam Pasal 74 ayat (4) ditetapkan bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Komisi dapat: a. memanggil Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli; b. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor dan/atau Saksi; c. memeriksa dan meminta keterangan Ahli; d. menilai alat bukti; e. meminta keterangan dari instansi pemerintah; f. meminta, mendapatkan, dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain; dan/atau ; g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) tersebut dalam pemeriksaan dan dalam rangka mendapatkan alat-alat bukti, digunakan sistem persidangan seperti persidangan pada kasus pidana dan pada kasus perdata. Berdasarkan best practices di beberapa negara, di Jerman, Komisi Uni Eropa, Jepang, dll, lembaga persaingan usaha dalam memeriksa pelaku usaha tidak dilakukan dalam bentuk persidangan untuk mendapatkan bukti-bukti atau memeriksa pelaku usaha dan para saksi atau ahli, tetapi dalam bentuk kegiatan proses administrasi untuk mendapatkan bukti-bukti atau meminta keterangan pelaku usaha, saksi, atau ahli. Kelemahan sistem persidangan adalah Majelis Komisi ikut terlibat dalam mendapatkan alat- alat bukti, memeriksa para terlapor, saksi, dan meminta keterangan ahli. Hal ini akan mengurangi independensi Majelis Komisi dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani, karena investigator masih ada di bawah jalur komando (perintah) Majelis Komisi.

Oleh karena itu, sebagai upaya menjamin adanya independensi Majelis Komisi dalam memutus suatu perkara, seharusnya Majelis Komisi melakukan persidangan tidak dalam rangka memperoleh alat-alat bukti, tetapi pada saat melakukan musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Oleh karena itu, sebagai upaya memperoleh alat bukti dan memeriksa saksi dan mendengar [saksi] ahli hanya dilakukan oleh tim investigator yang dihadiri oleh salah seorang anggota majelis sebagai fasilitator di antara terlapor dengan investigator. Secara administratif Ketua Majelis Komisi meminta alat bukti kepada terlapor dan para pihak terkait dan bukti-bukti tersebut diberikan kepada investigator sebagai dasar tuntutan dugaan pelanggaran.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh tim investigator yang difasilitasi oleh seorang anggota Majelis Komisi. Format pemeriksaan bukan dalam bentuk persidangan, tetapi merupakan permintaan alat-alat bukti dan mengklarifikasinya. Dengan demikian pada pemeriksaan pendahuluan, pihak yang menyampaikan dugaan pelanggaran adalah tim investigator. Kemudian setelah tim investigator menyampaikan dugaan pelanggaran dengan alat bukti yang ada, para terlapor diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut dapat berupa penolakan atau penerimaan dugaan pelanggaran tersebut. Setelah memberikan tanggapan, terlapor diberi kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku kalau terlapor menerima dugaan pelanggaran tersebut (Pasal 78 ayat (3) Rancangan Undang-Undang), maka Majelis Komisi akan mengeluarkan penetapan perubahan perilaku. Kalau terlapor tidak menerima dugaan pelanggaran, maka perkara dugaan pelanggaran akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, maka tim investigator menyerahkan hasil pemeriksaan lanjutan kepada Majelis Komisi dan para terlapor juga akan menyampaikan tanggapan atau keberatan atas dugaan pelanggaran tim investigator pada waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Komisi.

Kemudian setelah Majelis Komisi menerima dugaan pelanggaran yang lengkap dari tim investigator dan keberatan dari para terlapor, Majelis Komisi akan melakukan rapat tertutup atau musyawarah untuk memutuskan apakah para terlapor terbukti bersalah atau tidak. Putusan Majelis Komisi berdasarkan atas pertimbangan dugaan pelanggaran dan alat bukti yang diajukan oleh tim investigator dan hasil analisisnya, dan alat bukti dan argumentasi para terlapor serta keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang telah diajukan. Setelah Majelis Komisi menetapkan putusannya, maka Majelis Komisi akan bersidang untuk membacakan putusannya di hadapan terlapor dan tim investigator serta terbuka untuk umum, apakah para terlapor dinyatakan bersalah melanggar dugaan pelanggaran yang diajukan oleh tim investigator atau tidak. Jadi, putusan Majelis Komisi adalah suatu putusan yang independen dan kredibel.

Untuk mendukung tugas Majelis Komisi mengambil keputusan suatu perkara, maka kelompok kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 5/1999 harus dihidupkan kembali. Kelompok kerja inilah sebagai think thank- nya Majelis Komisi dalam memberikan masukan untuk memutuskan suatu perkara. Kelompok kerja ini tentu terdiri dari para ahli hukum persaingan usaha, ahli ekonomi yang mendalami industrial organization, dan praktisi hukum. Dengan demikian putusan-putusan KPPU ke depan putusan-putusan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabhkan. (***)


*) Artikel ini dipublikasikan kembali atas seizin penulis. Sebelumnya diterbitkan di Investor Daily, 16 Mei 2017. Penulis adalah pakar hukum persaingan usaha dan dosen tetap Fakultas Hukum UPH Karawaci.

Seminar Nasional FDPU: Yogyakarta, 27 Juli 2017

Pada tanggal 27 Juli 2017 (pukul 08:30-13:00 wib), FDPU bekerja sama dengan KPPU dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta akan menggelar seminar nasional tentang DISRUPTIVE INNOVATION: Kajian Ekonomi dan Hukum. Seminar ini merupakan kegiatan pertama FDPU sejak dideklarasikan tanggal 5 April 2017.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA…. TEMPAT TERBATAS