SEMINAR IMPLIKASI ACAP 2016-2025



Seminar nasional persaingan usaha dengan tema “Implikasi Pemberlakuan ASEAN Competition Action Plan (ACAP) 2016-2025 terhadap Persaingan Usaha di Indonesia”, kerja sama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), telah dilangsungkan tanggal 18 Desember 2018. Seminar yang diikuti sekitar 150 peserta ini diadakan di Hotel Harris Vertu, Harmoni, Jakarta.

Acara dibuka oleh Ketua KPPU Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. Beliau mengapresiasi kehadiran para dosen pada seminar ini, sekaligus menggarisbawahi dukungan KPPU untuk terus bekerja sama dengan FDPU dalam acara-acara seperti seminar ini. Beliau menginformasikan bahwa KPPU dalam beberapa tahun ke depan akan melakukan kajian-kajian pada berbagai area usaha, untuk mencari tahu mengapa daya saing pelaku usaha Indonesia tidak cukup kuat.  Melalui kajian-kajian yang melibatkan para ahli dan akademisi, diharapkan KPPU dapat memberikan rekomendasi yang solutif dan mendalam.  Hal yang sama diutarakan oleh Ketua FDPU Shidarta, yang menyatakan bahwa KPPU sangat perlu bersinergi dengan para dosen dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut dengan memberi pandangan-pandangan mereka yang kritis. KPPU, menurutnya, telah menjadi model institusi persaingan usaha di banyak negara ASEAN, sehingga kewenangannya harus terus diperkuat.

Ms. Yap Lai Peng (Assistant Director of Competition, Consumer Protection, and IPR Division, ASEAN Secretariat) memberi catatan tentang rintisan yang dilakukan Indonesia dengan KPPU-nya. Bersama dengan Thailand, Indonesia merupakan pelopor pemberlakuan undang-undang persaingan usaha pada tahun 1999. Saat ini hanya Kamboja yang belum memiliki pranata hukum persaingan usaha. Kendati demikian, ia menggarisbawahi perbedaan-perbedaan cukup prinsip dalam rejim pengaturan persaingan usaha di negara-negara anggota ASEAN. Uraian lebih rinci disampaikan oleh pembicara berikutnya dari  Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Hesty D. Lestari, S.H., LL.M., MES. Beliau meragukan efektivitas kerjasama regional untuk menangani transaski bisnis lintas-negara serta upaya mengharmoniskan kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN. Menurut Hesty D. Lestari, harmonisasi biasa dapat dicapai dengan cara: (1) pembentukan lembaga supranasional, dan (2) kerjasama antar-negara. Namun, pembentukan lembaga supranasional seperti di Uni Eropa, kemungkinannya sangat kecil. Untuk itu, cara yang paling memungkinkan adalah dengan mengandalkan kerjasama antar-negara.  Idealnya, ia menyarankan agar rancangan perubahan UUD No. 5 Tahun 1999 dapat diarahkan ke satu tujuan, yaitu menuju ke pasar tunggal ASEAN. Langkah yang sama seharusnya disadari dan dilakukan juga oleh otoritas negara-negara lain anggota ASEAN.

,Berly Martawardaya (Direktur Program INDEF) yang tampil sebagai pembicara ketiga  menyinggung topik tentang peluang dan tantangan ACAP 2016-2025. Ia memberi perhatian pada perusahaan-perusahaan Indonesia karena tidak sanggup berkompetisi di area global. Sebagai contoh, dalam daftar Fortune 500, Indonesia hanya menyumbang dua perusahaan saja. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan-perusahaan kita masih fokus bermain di pasar domestik. Ia menyatakan, proteksi dari negara tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus, termasuk dalam konteks ini adalah mencari posisi yang tepat bagi badan-badan usaha milik negara (BUMN). Struktur pelaku usaha di Indonesia juga masih belum sehat karena yang besar hanya berkisar pada itu-itu saja, sedangkan di sisi lain ada sekian banyak UKM yang tidak kompetitif. Di level menengah justru tidak terisi, sehingga tidak terbentuk struktur piramida pelaku usaha di Indonesia.

Taufik Ahmad, S.T., M.M. (Plt Deputi Pencegahan KPPU) sebagai pembicara terakhir memaparkan peran KPPU dalam menghadapi implementasi ACAP. Selama ini KPPU memiliki kewenangan yang dibatasi oleh UU No. 5 Tahun 1999, yang ruang lingkupnya hanya sebatas wilayah Indonesia. Kendati, menurut Taufik Ahmad, ada juga contoh kasus Temasek yang melibatkan pelaku usaha mancanegara. Belum lagi instrumen seperti leniency program yang juga belum tertampung di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pada intinya, ia meyakini kompleksitas persaingan di Indonesia juga akan makin rumit, akibat keterbukaan pasar ASEAN itu.  (***)

SEMINAR NASIONAL PERSAINGAN USAHA 18 DESEMBER 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) kembali menyelenggarakan seminar nasional. Seminar ini secara khusus diperuntukkan bagi para anggota FDPU.

Acara berlangsung di Hotel Harris Vertu, Harmoni, Jakarta Pusat.

Keikutsertaan dalam seminar ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Panitia menyediakan makan siang dan seminar kit untuk para peserta (anggota FDPU). Panitia TIDAK menyediakan akomodasi dan penggantian biaya perjalanan.

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Guru besar bidang hukum persaingan usaha dari Universitas Bundeswehr (Munich, Jerman) dan Universitas Bina Nusantara (Jurusan Hukum Bisnis BINUS), Prof. Dr. jur. Stefan Koos baru-baru ini menyajikan video pendek tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence). Beliau menekankan pentingnya kita mencermati fenomena ini, yang makin hari makin mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari, termasuk dalam persaingan usaha.

Tautannya (silakan klik):

https://www.youtube.com/watch?v=K_Hj–8M764

 

 

LOKAKAYA KE-3 PENGAYAAN MATERI PERSAINGAN USAHA

Pada tanggal 13-17 November 2018, kembali digelar lokakarya ke-3 ‘training of trainer’ (TOT) kurikulum persaingan usaha. Acara berlangsung di Hotel Morrissey, jalan K.H. Wahid Hasyim No. 70, Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir sebagai pembicara adalah para komisioner KPPU, Plt Deputi Pencegahan KPPU, para investigator utama KPPU, dan akademisi. Ada 24 dosen anggota FDPU dan dosen lain (yang belum menjadi anggota) disediakan sebagai peserta. Hadir sebagai pembicara antara lain Taufik Ahmad (KPPU), Dr. Paramita Praningtyas (Undip),  Dr. Maman Setiawan (Unpad), dan Dr. Andi Fahmi Lubis (UI). Acara dibuka oleh Komisioner sekaligus juru bicara KPPU Dr. Guntur Syahputra Saragih. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara KPPU dan FDPU, mengingat pemahaman tentang aspek persaingan usaha yang sehat sudah seharusnya ditanamkan sejak awal.

Shidarta sebagai koordinator FDPU yang hadir dalam acara tersebut, berharap agar lokakarya seperti ini terus diadakan, mengingat pengajar persaingan usaha memiliki berbagai latar belakang keilmuan, khususnya dari hukum dan ekonomi/bisnis. Ajang lokakarya seperti ini merupakan momentum bagi mereka untuk saling belajar mendiskusikan berbagai konsep, teori, dan praktik (penerapan) dalam kasus-kasus konkret dari perspektif masing-masing.

Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari dua lokakarya sebelumnya, yang diadakan di Jakarta dan Tangerang, dan menjadi lokakarya dengan tema serupa untuk tahun 2018 ini.

Topik presentasi yang akan disampaikan mencakup: (1) kurikulum hukum persaingan usaha, (2) hukum acara formil, (3) perjanjian yang dilarang, (4) kegiatan yang dilarang, (5) posisi dominan, dan (6) pengecualian UU No.5 Tahun 1999. Setiap pemaparan presentasi akan diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta terdapat empat kali pembahasan studi kasus menggunakan contoh perkara persaingan usaha yang telah ditangani oleh KPPU.

 Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain sebagai ajang: internalisasi dan penanaman nilai-nilai persaingan sehat di tingkat perguruan tinggi; membangun sinergitas dan aksi kolaboratif antara akademisi di bidang persaingan usaha; meningkatkan komunikasi dan kerjasama strategis antara KPPU dan akademisi; dan mendorong penerapan mata kuliah persaingan usaha di perguruan tinggi.


 


 

LOKAKARYA II PENGAJARAN KURIKULUM PERSAINGAN USAHA DI TANGERANG




Pada tanggal 10-12 Oktober 2018, bertempat di Hotel Mecure, Alam Sutera, Tangerang, berlangsung lokakarya II Pengajaran Kurikulum Persaingan Usaha. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU). Semua peserta adalah anggota dari FDPU, yang kali ini diikuti oleh 20 anggota yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Ketua KPPU Kurnia Toha, Ph.D., dalam sambutannya saat pembukaan menekankan pentingnya KPPU melibatkan perguruan tinggi dalam penyebarluasan semangat persaingan usaha. Untuk itu, di masa depan, ia menyatakan akan ada anggaran yang lebih besar untuk mengajak para peneliti dari perguruan tinggi dalam mengkaji perkembangan persaingan  usaha yang sangat dinamis tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua/koordinator FDPU Shidarta yang juga hadir dalam acara pembukaan ini. Ia menyatakan, dengan sebaran anggota FDPU di seluruh Indonesia, seharusnya sudah menjadi lebih mudah saat ini bagi KPPU jika ingin mengajak komunitas dosen-dosen persaingan usaha, baik yang berlatar belakang hukum maupun ekonomi, apabila ingin melakukan kegiatan lokakarya seperti ini di masa depan. (***)

KERJA SAMA NUNI DALAM PERKULIAHAN PERSAINGAN USAHA

NUNI adalah suatu skema kerja sama antar-perguruan tinggi yang digagas bersama-sama oleh 21 universitas se Indonesia, yang sementara ini terdiri dari delapan perguruan tinggi negeri dan 13 perguruan tinggi swasta. NUNI adalah singkatan dari Nationwide University Network in Indonesia (NUNI), bertujuan untuk menjalin kolaborasi untuk memperkuat mobilitas, kualitas, dan kesinambungan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dengan cara memanfaatkan sumber daya dan kompetensi yang tersedia di setiap perguruan tinggi dalam menciptakan dan menyebarkan pengetahuan. Melalui kolaborasi ini diharapkan masing-masing perguruan tinggi dapat berbagi pengalaman dan membangun kelebihan masing-masing, dan menjalin kerja sama,  tidak hanya secara bilateral tapi juga dengan sesama anggota NUNI.

Terkait dengan skema kerja sama ini, Program Studi Hukum Bisnis (Business Law) Universitas Bina Nusantara (BINUS) dan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta melakukan pertukaran dosen. Dari FH Unika Atma Jaya hadir sebagai pengajar Dr. Sih Yuliana Wahyuningtyas, memberikan kuliah kepada mahasiswa BINUS untuk topik pasar yang bersangkutan (relevant market) dan hukum pembuktian dalam persaingan usaha.  Sementara itu, dari BINUS tampil Dr. Bambang Pratama memberikan kuliah seputar hukum siber kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Kegiatan ini sendiri berlangsung pada pertengahan Mei 2018.  Kedua dosen tersebut juga merupakan anggota dari Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU).  Baik NUNI maupun FDPU, sementara ini bersekretariat di Kampus Universitas Bina Nusantara. (***)

Seminar Social Consumer Protection


Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) bekerja sama dengan Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara telah mengadakan seminar tentang “Social Consumer Protection”, bertempat di Kampus BINUS Anggrek, tanggal 15 November 2017. Bertindak sebagai pembicara kunci adalah Prof. Dr. iur. Stefan Koos dari Bundeswehr University, Munich, Jerman. Beliau didampingi oleh Dr. Shidarta yang memberikan introduksi di awal seminar.

Seminar ini diikuti oleh sekitar 300 peserta, yang terdiri dari para mahasiswa di Exhibition Hall, tempat acara berlangsung, dan 184 peserta lain yang mengikuti kegiatan tersebut secara online melalui fasilitas webinar.  Kegiatan seminar via online demikian adalah kali pertama diselenggarakan oleh FDPU dan diharapkan dapat dilakukan di masa mendatang, mengingat sebaran anggota FDPU yang sangat luas.

Dalam paparannya Shidarta menyampaikan kaitan antara hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen. Ada empat hak konsumen yang mendasari perlindungan konsumen. Salah satu di antaranya adalah hak untuk memilih (the right to choose). Hak ini hanya dapat ditegakkan sepanjang ada pasar yang berpihak pada konsumen. Pasar demikian muncul jika iklim persaingan usahanya sehat.

Stefan Koos yang merupakan visiting professor di Prodi Hukum BINUS University pada sesi berikutnya menjelaskan tentang titik berat perlindungan diberikan pada konsumen secara umum. Perlindungan ini pertama-tama diberikan dengan bertolak pada sajian informasi yang cukup kepada konsumen. Dengan informasi tersebut, konsumen mampu untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu produk.  Seberapa detail informasi itu diberikan sangat bergantung pada tingkat risiko dari produk tersebut. Namun, menurut Stefan Koos, yang diambil patokan tetaplah konsumen pada umumnya (average), bukan konsumen yang terlalu cerdas, bukan pula  konsumen yang terlalu bodoh.  (***)

Artikel: Disruptive Innovation dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Oleh UDIN SILALAHI

Di era globalisasi sekarang ini persaingan diantara para pelaku usaha di pasar yang bersangkutan sangat ketat. Para pelaku usaha tetap berjuang untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Persaingan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksinya atau pelayanan jasanya dan  menjual produknya atau jasanya dengan harga yang kompetitif. Untuk itu pelaku usaha berusaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi.

Inovasi-inovasi yang marak akhir-akhir ini adalah melalui apa yang disebut dengan digital economy. Ekonomi  digital adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pasar yang berfokus pada teknologi digital. Ini biasanya melibatkan perdagangan barang atau jasa informasi melalui perdagangan elektronik.

Untuk memahami gagasan ekonomi digital, penting untuk memahami arti ‘disruptive innovation’. Disruptive innovation dipelopori oleh Clayton M. Christensen dalam artikelnya yang di muat dalam jurnal Harvard Business Review pada tahun 1995. Menurut Clayton M Christensen ‘disruptive innovation’ mengacu pada: “Sebuah proses di mana produk atau layanan berakar pada awalnya dalam aplikasi sederhana di bagian bawah pasar dan kemudian tanpa berhenti bergerak ke pasar, akhirnya menggusur pesaing yang sudah mapan.”

Lebih lanjut Christensen menjelaskan bahwa penyebaran disruptive innovation melalui dua tahap: (i) pada tahap pertama, inovasi melakukan kinerja buruk sepanjang beberapa dimensi yang penting bagi pelanggan tradisional dan dengan harga yang lebih rendah, sehingga ditargetkan – dan digunakan – oleh pelanggan baru di pasar baru;  (ii) dalam tahap kedua ketika disruptive innovation dibentuk, di pasar yang baru, ia berkembang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan utama dan menurunkan perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar mainstream.

Dengan adanya disruptive innovation ini mengalahkan perusahaan besar bersaing dipasar yang bersangkutan. Contohnya dengan hadirnya Uber, GrabCar, dan Gocar mengubah konstelasi persaingan dibidang taxi.  Taksi online menggunakan sistem aplikasi untuk dipesan  para calon penumpang, yang penting calon penumpang mempunyai android dan aplikasinya serta jaringan internet. Jika seseorang ingin pergi ke suatu tujuan tertentu, begitu ia mengordernya dan tidak lama kemudian taksi online tersebut akan meluncur menjemput si calon penumpang dimana ia berada. Karena taksi online yang terdekat dengan si pemesan akan menerima orderan tersebut, sehingga taksi online akan tiba dengan cepat ditempat dimana si pengorder berada. Ternyata dengan hadirnya taksi online mengurangi market share taksi konvensional.

Persaingan antara taksi online dengan taksi konvensional tidak terelakkan lagi, walaupun dari segi bisnis pola kerjanya berbeda. Berbeda karena perusahaan penyedia aplikasi tidak menyediakan mobil. Pada umumnya mobil adalah milik pengemudi sendiri dan hubungan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan melalui koperasi dimana pengemudi bergabung. Definisi pasar bersangkutan dari perspektif hukum persaingan usaha juga menjadi isu.

Hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penilaian atas persaingan diantara keduanya, karena seperti disebutkan oleh Christensen bahwa usaha disruptive innovation lebih murah, lebih gampang diperoleh dan menggunakan suatu model usaha dengan keunggulan biaya struktural (structural cost advantages). Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga persaingan usaha menilai dampak disruptive innovation terhadap persaingan usaha dan bagaimanaa penerapan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang menggunakan disruptive innovation, yang dalam kenyataannya dapat mengalihkan minat pembeli dari pelaku usaha incumbent kepada pelaku usaha dengan disruptive innovation?

Oleh karena itu, sebelumnya, perlu dijawab apa sebenarnya tujuan hukum persaingan usaha? Secara umum disepakati bahwa tujuan persaingan usaha adalah untuk melindungi persaingan usaha itu sendiri bukan melindungi para pelaku usaha an sich dan untuk mensejahterahkan konsumen. Sedangkan tujuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen), mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam menegakkan UU No. 5/1999 dasar pertimbangannya adalah untuk mencapai tujuan UU No. 5/1999 tersebut. Oleh karena itu, disruptive innovation dalam konteks online taksi, karena pola bisnisnya belum diatur dalam Undang-undang Lalulintas, maka diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang diperbahahrui menjadi Permenhub No. 26/2017 untuk mengakui legalitas taksi online di Indonesia.

Jadi ketika  muncul terutama menyangkut hubungan antara inovasi dan kebijakan persaingan, pemahaman bersama adalah bahwa KPPU harus melindungi proses inovasi dengan membiarkan pasar terbuka bagi para inovator potensial. Oleh karena itu, menentukan pasar yang bersangkutan atau mengklarifikasi struktur pasar sangat penting untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan bersifat antikompetitif atau tidak.

Definisi pasar sangat relevan dalam konteks disruptive innovation, karena salah satu karakteristik khas gangguan tersebut adalah kemampuannya untuk “mengganggu” pasar yang ada dan menghancurkan perusahaan incumbent. Apakah taksi online dengan taksi konvensional berada pada pasar bersangkutan yang sama? Dari sisi pasar demand secara sederhana dapat dijawab ya, tetapi dari sisi pasar sebaliknya (penawaran) perlu dikaji lebih dalam lagi, karena inovasi yang dilahirkan oleh taksi online adalah justru pada sistem aplikasi yang diciptakan yang mempermudah calon penumpang untuk mengordernya.

Kemudian hubungan antara pengemudi taksi online dengan penyedia aplikasi harus dipertegas apakah hubungan kerja atau kerjasama, karena menurut Permenhub No. 26/2017 penyedia aplikasi yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan transportasi publik, yaitu berupa koperasi. Dengan demikian untuk menganalisis market powernya dan posisi dominannya harus dijelaskan hal-hal tersebut guna menghitung biaya produksinya sehingga dapat menilai apakah harga yang ditawarkan oleh taksi online masih wajar atau tidak.

Jadi disruptive innovation mempunyai dampak besar terhadap persaingan pada pasar yang bersangkutan, yaitu terhadap konsumen, konsumen dapat disejahterahkan, dan terhadap persaingan, maka pelaku usaha konvensional harus berbenah untuk dapat bersaing. Langkah awal yang harus dilakukan oleh KPPU dalam menganalisis apakah perilaku taksi online melakukan anti persaingan atau tidak pada pasar yang bersangkutan, KPPU secara khusus menetapkan definisi pasar bersangkutan terlebih dahulu. Bahkan ketika pasar diubah atau diciptakan oleh inovator yang mengganggu, otoritas persaingan (KPPU) dihadapkan pada kebutuhan untuk segmentasi pasar yang ada atau menentukan pasar yang baru. Penentuan pasar bersangkutan sangat penting untuk menganalisis apakah taksi online melakukan anti persaingan dan apakah mempunyai market power dan posisi dominan yang dapat disalahgunakannya. (***)


  • Penulis adalah dosen tetap dan pengajar Hukum Persaingan Usaha FH UPH Karawaci. Tulisan ini atas izin penulis dimuat di rubrik ini. Sebelumya, tulisan tersebut telah dimuat di Investordaily, tanggal 8 Agustus 2017.

Artikel: Pengaturan Leniency Program dalam Mengungkap Praktek Kartel

Oleh UDIN SILALAHI

Praktek kartel adalah salah satu persekongkolan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha, karena praktek kartel akibatnya langsung merugikan konsumen dan tujuan para peserta kartel untuk meningkatkan profit mereka.

Para peserta kartel tahu dan sadar bahwa praktek kartel melanggar undang-undang. Oleh karena itu umumnya praktek kartel dilakukan secara diam-diam (tacit collussion) dan sangat rahasia sehingga sulit dibuktikan, tetapi akibat praktek kartel tersebut langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu harga naik secara signifikan.

Karena sulit membuktikan praktek kartel, yaitu untuk mendapat bukti langsung, berupa perjanjian harga yang dibuat para peserta kartel, maka dalam penegakan hukum persaingan usaha digunakan apa yang disebut dengan indirect evidence (bukti tidak langsung) untuk mengetahui adanya indikasi adanya praktek kartel. Banyak negara telah menerapkan indirect evidence tersebut, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan lain-lain. Indirect evidence adalah merupakan bukti komunikasi di antara peserta kartel tetapi apa isi pembicaraannya tidak diketahui isinya, dan bukti ekonomi terdiri dari bukti struktural dan bukti perilaku.

Banyak negara yang telah menggunakan indirect evidence tidak menerima hal itu sebagai satu- satunya alat bukti, tetapi merupakan bukti awal untuk menemukan adanya indikasi praktek kartel. Oleh karena itu, banyak negara —untuk melengkapi bukti tidak langsung tersebut—tetap memerlukan bukti langsung sebagai alat bukti bahwa telah terjadi praktek kartel oleh para pelaku usaha.

Untuk mendapatkan bukti langsung tersebut, maka negara-negara yang mempunyai hukum persaingan usaha, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan lain-lain, mengatur apa yang disebut dengan leniency program. Program ini ternyata sangat efektif mengungkap praktek kartel di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Di sisi lain, KPPU selama ini juga mengalami kesulitan mendapatkan bukti langsung dalam kasus-kasus kartel. Oleh karena itu KPPU juga menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti. Akan tetapi dalam hukum Indonesia alat bukti tidak langsung belum diterima sebagai alat bukti. Beberapa putusan KPPU mengenai kartel yang menggunakan bukti tidak langsung dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum Indonesia.

Akan tetapi dalam putusan No. 08/KPPU-I/2014 tentang Kartel Ban, Mahkamah Agung menguatkannya dengan alasan bahwa bukti tidak langsung dapat diterima dalam hukum persaingan usaha. Dari putusan tersebut, ada inkonsistensi Mahkama Agung dalam penerimaan bukti tidak langsung tersebut.

Seperti yang diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa, program ini dimasukkan dalam Rancangan UU amandemen UU No. 5/1999 untuk menghindari inkonsistensi penerapan indirect evidence sebagai alat bukti, dan bertujuan untuk mendapatkan bukti langsung dalam praktek kartel.

Dalam Pasal 74 Draf Amandemen UU No. 5/1999 yang berbunyi: (1) KPPU dapat memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya yang diduga melanggar Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21; (2) Pengampunan dan/atau pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPPU. Ketentuan ini harus disambut dengan positif. Akan tetapi pengaturan lebih diteil harus diatur sesuai dengan kondisi dan budaya orang Indonesia.

Leniency program

Menurut sejarah, lahirnya leniency program diawali dari usaha Antitrust Division, Amerika Serikat mencari bukti-bukti pelanggaran praktek kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Di AS praktek kartel merupakan tindak pidana.

Dulu, Antitrust Division mempunyai ketentuan dalam proses pidana untuk memaksa saksi menyampaikan kesaksiannya. Saksi yang menolak memberikan kesaksian dapat dinyatakan dihukum sebagai contempt of court.

Alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari para anggota kartel, pada waktu itu, dimana leniency program belum ditemukan, adalah proses plea bargaining. Kemudian Antitrust Division mempunyai wewenang privillege menentukan besarnya sanksi. Dengan demikian Antitrust Division mempunyai kesempatan dengan instrumen ini menetapkan mengajak kerjasama dengan para peserta kartel. Demikian leniency program dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat pertama kali diundangkan pada tahun 1978. Idenya pertama kali disampaikan oleh John Shenefield asisten Attorney General der Antitrust Division, dalam makalahnya di Universitas Nortwestern di Chicago, memberikan pendapat pada suatu kasus kartel.

Dia mengumumkan bahwa Antitrust Division mengupayakan mendapatkan informasi secara sukarela dari peserta kartel. Antitrust Division bersedia, menjamin pengampunan kerjasama secara sukarela dari peserta kartel, yaitu “the Antitrust Division would give serious consideration to lenient treatment of corporations or officers voluntary reporting their antitrust wrongdoing prior to its detection by the government”.

Leniency Policy 1978 telah diperbaharui pada tahun 1993 dan tahun 1994. Tujuan Leniency Policy adalah untuk menemukan dan menyelidiki kartel, tetapi khususnya untuk membuat pelaku usaha takut melakukan kegiatan kartel.

Pelaku usaha, yang terlibat praktek kartel secara sukarela melaporkan kepada Antitrust Division, akan mendapatkan pengurangan penanganan (sanksi). Jadi, tujuan leniency program adalah untuk memikat pelaku usaha yang terlibat praktek kartel, mengaku dan mendaptar ke Antitrust Division. Langkah ini dirasa lebih mempermudah untuk mengungkap perjanjian kartel yang dibuat secara rahasia. Dalam proses pembuktian akan mempermudah Antitrust Division, di mana para pelaku usaha yang bersangkutan bekerjasama selama proses penyelidikan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Di Uni Eropa Leniency Program pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Komisi Uni Eropa, tahun 2002 diperbaharui dengan fokus pada tranparansi dalam penetapan besaran uang denda tergantung pada seberapa besar keterlibatan pelaku usaha dalam pembuktian praktek kartel tersebut.

Pada tahun 2006 leniency program direvisi kedua kalinya, dimana diaitur penetapan dan penilaian uang denda lebih diteil di mana informasi-informasi yang harus disampaikan oleh pelaku usaha, supaya pelaku usaha tersebut dibebaskan dari denda teretentu. Pengaturan dibebaskan dari denda diatur lebih jelas.

Adanya Leniency Program, baik di Amerika Serikat maupun di Uni Eropa, ternyata berhasil menarik minat peserta kartel untuk melaporkan keterlibatannya dengan adanya reward pengampunan yang diberikan oleh masing-masing lembaga persaingan usaha. Salah saatu contoh kasus kartel Airfreight November 2010, Komisi Eropa menjatuhkan sanksi 779 juta Euro kepada 12 operartor kargo udara karena terbukti menetapkan harga bersama. Komisi Eropa menyatakan bahwa jutaan bisnis bergantung pada layanan kargo udara, yang membawa lebih dari 20% impor Uni Eropa dan hampir 30% dari ekspor Uni Eropa.

Keputusan tersebut memastikan bahwa perusahaan yang menjadi bagian dari kartel kargo udara diberi sanksi atas perilaku mereka. Hampir 800 juta euro denda yang dijatuhkan untuk 12 pengangkut kargo udara yang berpartisipasi dalam kartel penetapan harga terhitung sejak Desember 1999 sampai Februari 2006, di pasar layanan pengiriman udara yang mencakup penerbangan dari, ke dan di dalam Area Ekonomi Eropa (EEA). Pengaturan leniency program Uni Eropa menawarkan perusahaan yang terlibat dalam kartel untuk memberikan laporan serta menyerahkan bukti-bukti terkait sehingga dapat diberikan imunitas dari denda atau pengurangan denda. Syarat pengampunan denda bebas sama sekali dari Komisi Uni Eropa, pelaku usaha harus menjadi yang pertama memberitahukan kepada Komisi Uni Eropa mengenai praktek kartel yang tidak terdeteksi dan memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan Komisi untuk memulai pemeriksaan di tempat dari perusahan yang diduga terlibat dalam kartel.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi imunitas penuh dapat mengambil manfaat dari pengurangan denda jika mereka memberikan bukti yang mewakili nilai tambah yang signifikan atas bukti yang sudah dimiliki Komisi dan dengan catatan partisipasi pelaku usaha tersebut sudah berhenti melakukan praktek kartel tersebut. Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan ini diberikan 30% sampai 50%, kedua 20 sampai 30%, dan perusahaan selanjutnya hingga 20%. Jadi, besaran denda yang diberikan kepada 12 operator pengangkut kargo berbeda-beda sesuai dengan kesediaan mereka memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Jadi, berdasarkan best practices di negara-negara yang mengimplementasikan leniency program, terbukti efektif untuk mendapatkan bukti langsung dan mengurangi praktek kartel. Hal ini perlu segera direalisasikan oleh pembuat undang-undang dalam mengamendemen UU No. 5/1999 yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. (***)


Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum UPH Karawaci dan pengajar Hukum Persaingan Usaha. Tulisan ini pernah dimuat di Investor Daily, 20 Juni 2017.