Artikel: Disruptive Innovation dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Oleh UDIN SILALAHI

Di era globalisasi sekarang ini persaingan diantara para pelaku usaha di pasar yang bersangkutan sangat ketat. Para pelaku usaha tetap berjuang untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Persaingan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksinya atau pelayanan jasanya dan  menjual produknya atau jasanya dengan harga yang kompetitif. Untuk itu pelaku usaha berusaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi.

Inovasi-inovasi yang marak akhir-akhir ini adalah melalui apa yang disebut dengan digital economy. Ekonomi  digital adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pasar yang berfokus pada teknologi digital. Ini biasanya melibatkan perdagangan barang atau jasa informasi melalui perdagangan elektronik.

Untuk memahami gagasan ekonomi digital, penting untuk memahami arti ‘disruptive innovation’. Disruptive innovation dipelopori oleh Clayton M. Christensen dalam artikelnya yang di muat dalam jurnal Harvard Business Review pada tahun 1995. Menurut Clayton M Christensen ‘disruptive innovation’ mengacu pada: “Sebuah proses di mana produk atau layanan berakar pada awalnya dalam aplikasi sederhana di bagian bawah pasar dan kemudian tanpa berhenti bergerak ke pasar, akhirnya menggusur pesaing yang sudah mapan.”

Lebih lanjut Christensen menjelaskan bahwa penyebaran disruptive innovation melalui dua tahap: (i) pada tahap pertama, inovasi melakukan kinerja buruk sepanjang beberapa dimensi yang penting bagi pelanggan tradisional dan dengan harga yang lebih rendah, sehingga ditargetkan – dan digunakan – oleh pelanggan baru di pasar baru;  (ii) dalam tahap kedua ketika disruptive innovation dibentuk, di pasar yang baru, ia berkembang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan utama dan menurunkan perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar mainstream.

Dengan adanya disruptive innovation ini mengalahkan perusahaan besar bersaing dipasar yang bersangkutan. Contohnya dengan hadirnya Uber, GrabCar, dan Gocar mengubah konstelasi persaingan dibidang taxi.  Taksi online menggunakan sistem aplikasi untuk dipesan  para calon penumpang, yang penting calon penumpang mempunyai android dan aplikasinya serta jaringan internet. Jika seseorang ingin pergi ke suatu tujuan tertentu, begitu ia mengordernya dan tidak lama kemudian taksi online tersebut akan meluncur menjemput si calon penumpang dimana ia berada. Karena taksi online yang terdekat dengan si pemesan akan menerima orderan tersebut, sehingga taksi online akan tiba dengan cepat ditempat dimana si pengorder berada. Ternyata dengan hadirnya taksi online mengurangi market share taksi konvensional.

Persaingan antara taksi online dengan taksi konvensional tidak terelakkan lagi, walaupun dari segi bisnis pola kerjanya berbeda. Berbeda karena perusahaan penyedia aplikasi tidak menyediakan mobil. Pada umumnya mobil adalah milik pengemudi sendiri dan hubungan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan melalui koperasi dimana pengemudi bergabung. Definisi pasar bersangkutan dari perspektif hukum persaingan usaha juga menjadi isu.

Hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penilaian atas persaingan diantara keduanya, karena seperti disebutkan oleh Christensen bahwa usaha disruptive innovation lebih murah, lebih gampang diperoleh dan menggunakan suatu model usaha dengan keunggulan biaya struktural (structural cost advantages). Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga persaingan usaha menilai dampak disruptive innovation terhadap persaingan usaha dan bagaimanaa penerapan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang menggunakan disruptive innovation, yang dalam kenyataannya dapat mengalihkan minat pembeli dari pelaku usaha incumbent kepada pelaku usaha dengan disruptive innovation?

Oleh karena itu, sebelumnya, perlu dijawab apa sebenarnya tujuan hukum persaingan usaha? Secara umum disepakati bahwa tujuan persaingan usaha adalah untuk melindungi persaingan usaha itu sendiri bukan melindungi para pelaku usaha an sich dan untuk mensejahterahkan konsumen. Sedangkan tujuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen), mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam menegakkan UU No. 5/1999 dasar pertimbangannya adalah untuk mencapai tujuan UU No. 5/1999 tersebut. Oleh karena itu, disruptive innovation dalam konteks online taksi, karena pola bisnisnya belum diatur dalam Undang-undang Lalulintas, maka diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang diperbahahrui menjadi Permenhub No. 26/2017 untuk mengakui legalitas taksi online di Indonesia.

Jadi ketika  muncul terutama menyangkut hubungan antara inovasi dan kebijakan persaingan, pemahaman bersama adalah bahwa KPPU harus melindungi proses inovasi dengan membiarkan pasar terbuka bagi para inovator potensial. Oleh karena itu, menentukan pasar yang bersangkutan atau mengklarifikasi struktur pasar sangat penting untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan bersifat antikompetitif atau tidak.

Definisi pasar sangat relevan dalam konteks disruptive innovation, karena salah satu karakteristik khas gangguan tersebut adalah kemampuannya untuk “mengganggu” pasar yang ada dan menghancurkan perusahaan incumbent. Apakah taksi online dengan taksi konvensional berada pada pasar bersangkutan yang sama? Dari sisi pasar demand secara sederhana dapat dijawab ya, tetapi dari sisi pasar sebaliknya (penawaran) perlu dikaji lebih dalam lagi, karena inovasi yang dilahirkan oleh taksi online adalah justru pada sistem aplikasi yang diciptakan yang mempermudah calon penumpang untuk mengordernya.

Kemudian hubungan antara pengemudi taksi online dengan penyedia aplikasi harus dipertegas apakah hubungan kerja atau kerjasama, karena menurut Permenhub No. 26/2017 penyedia aplikasi yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan transportasi publik, yaitu berupa koperasi. Dengan demikian untuk menganalisis market powernya dan posisi dominannya harus dijelaskan hal-hal tersebut guna menghitung biaya produksinya sehingga dapat menilai apakah harga yang ditawarkan oleh taksi online masih wajar atau tidak.

Jadi disruptive innovation mempunyai dampak besar terhadap persaingan pada pasar yang bersangkutan, yaitu terhadap konsumen, konsumen dapat disejahterahkan, dan terhadap persaingan, maka pelaku usaha konvensional harus berbenah untuk dapat bersaing. Langkah awal yang harus dilakukan oleh KPPU dalam menganalisis apakah perilaku taksi online melakukan anti persaingan atau tidak pada pasar yang bersangkutan, KPPU secara khusus menetapkan definisi pasar bersangkutan terlebih dahulu. Bahkan ketika pasar diubah atau diciptakan oleh inovator yang mengganggu, otoritas persaingan (KPPU) dihadapkan pada kebutuhan untuk segmentasi pasar yang ada atau menentukan pasar yang baru. Penentuan pasar bersangkutan sangat penting untuk menganalisis apakah taksi online melakukan anti persaingan dan apakah mempunyai market power dan posisi dominan yang dapat disalahgunakannya. (***)


  • Penulis adalah dosen tetap dan pengajar Hukum Persaingan Usaha FH UPH Karawaci. Tulisan ini atas izin penulis dimuat di rubrik ini. Sebelumya, tulisan tersebut telah dimuat di Investordaily, tanggal 8 Agustus 2017.

Artikel: Pengaturan Leniency Program dalam Mengungkap Praktek Kartel

Oleh UDIN SILALAHI

Praktek kartel adalah salah satu persekongkolan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha, karena praktek kartel akibatnya langsung merugikan konsumen dan tujuan para peserta kartel untuk meningkatkan profit mereka.

Para peserta kartel tahu dan sadar bahwa praktek kartel melanggar undang-undang. Oleh karena itu umumnya praktek kartel dilakukan secara diam-diam (tacit collussion) dan sangat rahasia sehingga sulit dibuktikan, tetapi akibat praktek kartel tersebut langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu harga naik secara signifikan.

Karena sulit membuktikan praktek kartel, yaitu untuk mendapat bukti langsung, berupa perjanjian harga yang dibuat para peserta kartel, maka dalam penegakan hukum persaingan usaha digunakan apa yang disebut dengan indirect evidence (bukti tidak langsung) untuk mengetahui adanya indikasi adanya praktek kartel. Banyak negara telah menerapkan indirect evidence tersebut, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan lain-lain. Indirect evidence adalah merupakan bukti komunikasi di antara peserta kartel tetapi apa isi pembicaraannya tidak diketahui isinya, dan bukti ekonomi terdiri dari bukti struktural dan bukti perilaku.

Banyak negara yang telah menggunakan indirect evidence tidak menerima hal itu sebagai satu- satunya alat bukti, tetapi merupakan bukti awal untuk menemukan adanya indikasi praktek kartel. Oleh karena itu, banyak negara —untuk melengkapi bukti tidak langsung tersebut—tetap memerlukan bukti langsung sebagai alat bukti bahwa telah terjadi praktek kartel oleh para pelaku usaha.

Untuk mendapatkan bukti langsung tersebut, maka negara-negara yang mempunyai hukum persaingan usaha, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan lain-lain, mengatur apa yang disebut dengan leniency program. Program ini ternyata sangat efektif mengungkap praktek kartel di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Di sisi lain, KPPU selama ini juga mengalami kesulitan mendapatkan bukti langsung dalam kasus-kasus kartel. Oleh karena itu KPPU juga menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti. Akan tetapi dalam hukum Indonesia alat bukti tidak langsung belum diterima sebagai alat bukti. Beberapa putusan KPPU mengenai kartel yang menggunakan bukti tidak langsung dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum Indonesia.

Akan tetapi dalam putusan No. 08/KPPU-I/2014 tentang Kartel Ban, Mahkamah Agung menguatkannya dengan alasan bahwa bukti tidak langsung dapat diterima dalam hukum persaingan usaha. Dari putusan tersebut, ada inkonsistensi Mahkama Agung dalam penerimaan bukti tidak langsung tersebut.

Seperti yang diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa, program ini dimasukkan dalam Rancangan UU amandemen UU No. 5/1999 untuk menghindari inkonsistensi penerapan indirect evidence sebagai alat bukti, dan bertujuan untuk mendapatkan bukti langsung dalam praktek kartel.

Dalam Pasal 74 Draf Amandemen UU No. 5/1999 yang berbunyi: (1) KPPU dapat memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya yang diduga melanggar Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21; (2) Pengampunan dan/atau pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPPU. Ketentuan ini harus disambut dengan positif. Akan tetapi pengaturan lebih diteil harus diatur sesuai dengan kondisi dan budaya orang Indonesia.

Leniency program

Menurut sejarah, lahirnya leniency program diawali dari usaha Antitrust Division, Amerika Serikat mencari bukti-bukti pelanggaran praktek kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Di AS praktek kartel merupakan tindak pidana.

Dulu, Antitrust Division mempunyai ketentuan dalam proses pidana untuk memaksa saksi menyampaikan kesaksiannya. Saksi yang menolak memberikan kesaksian dapat dinyatakan dihukum sebagai contempt of court.

Alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari para anggota kartel, pada waktu itu, dimana leniency program belum ditemukan, adalah proses plea bargaining. Kemudian Antitrust Division mempunyai wewenang privillege menentukan besarnya sanksi. Dengan demikian Antitrust Division mempunyai kesempatan dengan instrumen ini menetapkan mengajak kerjasama dengan para peserta kartel. Demikian leniency program dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat pertama kali diundangkan pada tahun 1978. Idenya pertama kali disampaikan oleh John Shenefield asisten Attorney General der Antitrust Division, dalam makalahnya di Universitas Nortwestern di Chicago, memberikan pendapat pada suatu kasus kartel.

Dia mengumumkan bahwa Antitrust Division mengupayakan mendapatkan informasi secara sukarela dari peserta kartel. Antitrust Division bersedia, menjamin pengampunan kerjasama secara sukarela dari peserta kartel, yaitu “the Antitrust Division would give serious consideration to lenient treatment of corporations or officers voluntary reporting their antitrust wrongdoing prior to its detection by the government”.

Leniency Policy 1978 telah diperbaharui pada tahun 1993 dan tahun 1994. Tujuan Leniency Policy adalah untuk menemukan dan menyelidiki kartel, tetapi khususnya untuk membuat pelaku usaha takut melakukan kegiatan kartel.

Pelaku usaha, yang terlibat praktek kartel secara sukarela melaporkan kepada Antitrust Division, akan mendapatkan pengurangan penanganan (sanksi). Jadi, tujuan leniency program adalah untuk memikat pelaku usaha yang terlibat praktek kartel, mengaku dan mendaptar ke Antitrust Division. Langkah ini dirasa lebih mempermudah untuk mengungkap perjanjian kartel yang dibuat secara rahasia. Dalam proses pembuktian akan mempermudah Antitrust Division, di mana para pelaku usaha yang bersangkutan bekerjasama selama proses penyelidikan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Di Uni Eropa Leniency Program pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Komisi Uni Eropa, tahun 2002 diperbaharui dengan fokus pada tranparansi dalam penetapan besaran uang denda tergantung pada seberapa besar keterlibatan pelaku usaha dalam pembuktian praktek kartel tersebut.

Pada tahun 2006 leniency program direvisi kedua kalinya, dimana diaitur penetapan dan penilaian uang denda lebih diteil di mana informasi-informasi yang harus disampaikan oleh pelaku usaha, supaya pelaku usaha tersebut dibebaskan dari denda teretentu. Pengaturan dibebaskan dari denda diatur lebih jelas.

Adanya Leniency Program, baik di Amerika Serikat maupun di Uni Eropa, ternyata berhasil menarik minat peserta kartel untuk melaporkan keterlibatannya dengan adanya reward pengampunan yang diberikan oleh masing-masing lembaga persaingan usaha. Salah saatu contoh kasus kartel Airfreight November 2010, Komisi Eropa menjatuhkan sanksi 779 juta Euro kepada 12 operartor kargo udara karena terbukti menetapkan harga bersama. Komisi Eropa menyatakan bahwa jutaan bisnis bergantung pada layanan kargo udara, yang membawa lebih dari 20% impor Uni Eropa dan hampir 30% dari ekspor Uni Eropa.

Keputusan tersebut memastikan bahwa perusahaan yang menjadi bagian dari kartel kargo udara diberi sanksi atas perilaku mereka. Hampir 800 juta euro denda yang dijatuhkan untuk 12 pengangkut kargo udara yang berpartisipasi dalam kartel penetapan harga terhitung sejak Desember 1999 sampai Februari 2006, di pasar layanan pengiriman udara yang mencakup penerbangan dari, ke dan di dalam Area Ekonomi Eropa (EEA). Pengaturan leniency program Uni Eropa menawarkan perusahaan yang terlibat dalam kartel untuk memberikan laporan serta menyerahkan bukti-bukti terkait sehingga dapat diberikan imunitas dari denda atau pengurangan denda. Syarat pengampunan denda bebas sama sekali dari Komisi Uni Eropa, pelaku usaha harus menjadi yang pertama memberitahukan kepada Komisi Uni Eropa mengenai praktek kartel yang tidak terdeteksi dan memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan Komisi untuk memulai pemeriksaan di tempat dari perusahan yang diduga terlibat dalam kartel.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi imunitas penuh dapat mengambil manfaat dari pengurangan denda jika mereka memberikan bukti yang mewakili nilai tambah yang signifikan atas bukti yang sudah dimiliki Komisi dan dengan catatan partisipasi pelaku usaha tersebut sudah berhenti melakukan praktek kartel tersebut. Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan ini diberikan 30% sampai 50%, kedua 20 sampai 30%, dan perusahaan selanjutnya hingga 20%. Jadi, besaran denda yang diberikan kepada 12 operator pengangkut kargo berbeda-beda sesuai dengan kesediaan mereka memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Jadi, berdasarkan best practices di negara-negara yang mengimplementasikan leniency program, terbukti efektif untuk mendapatkan bukti langsung dan mengurangi praktek kartel. Hal ini perlu segera direalisasikan oleh pembuat undang-undang dalam mengamendemen UU No. 5/1999 yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. (***)


Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum UPH Karawaci dan pengajar Hukum Persaingan Usaha. Tulisan ini pernah dimuat di Investor Daily, 20 Juni 2017.

 

 

 

Artikel: Masukan untuk Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Oleh UDIN SILALAHI

Pada tgl. 28 April 2017 DPR telah menerima Draf Amandemen UU No. 5/1999 menjadi Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah menjadi Undang- undang. RUU tersebut terdiri dari 97 pasal. Salah satu yang penting dalam RUU Perubahan tersebut adalah pengaturan tentang tata cara penanganan perkara. Karena hukum acara merupakan pintu masuk ke pengadilan untuk dapat beracara di pengadilan dan untuk menegakkan hukum materiil secara transparan dan akuntabel, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dll.

Hukum acara adalah aturan formal yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan hukum materiilnya, baik di pengadilan maupun di Komisi Pengawas Persangan Usaha (KPPU). Hukum acara tersebut adalah salah satu aturan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas penegakan suatu undang-undang. Demikian juga Pasal 38 – Pasal 44 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tata cara penanganan perkara di KPPU. Dan berdasarkan ketententuan-ketentuan tersebut KPPU menerbitkan Perkom No. 1/2010 tentang tata cara penanganan perkara.

Tulisan ini tidak membahas ketentuan Perkom No. 1/2010 tersebut, tetapi membahas ketentuan Pasal 66 – Pasal 86 Rancangan UU Amandemen UU No. 5/1999 tentang tata cara penanganan perkara. Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi KPPU untuk menerbitkan Peraturan Pelaksanan Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU kelak. Untuk itu perlu diberikan masukan untuk mengatur tata cara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal yang masih sama diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut dengan UU No. 5/1999 antara lain adalah pintu masuk suatu perkara di KPPU, yaitu pemeriksaan para terlapor atas adanya laporan oleh siapapun yang mengetahui ada dugaan pelanggaran dan hak inisiatif KPPU sendiri.

Apabila suatu pelaku usaha dilaporkan diduga melakukan pelanggaran atau KPPU menggunakan hak inisiatifnya, maka KPPU memerlukan alat-alat bukti atas dugaan pelanggaran tersebut. KPPU dalam mendapatkan alat bukti, masih menggunakan sistem persidangan dengan pemeriksaan terhadap terlapor. Sistem persidangan ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) Rancangan Undang-Undang yang menetapkan bahwa Sidang Majelis Komisi dilakukan dalam 4 (empat) tahap: a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Lanjutan; c. Musyawarah Majelis; dan d. Pembacaan Putusan. Dan lebih lanjut di dalam Pasal 74 ayat (4) ditetapkan bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Komisi dapat: a. memanggil Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli; b. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor dan/atau Saksi; c. memeriksa dan meminta keterangan Ahli; d. menilai alat bukti; e. meminta keterangan dari instansi pemerintah; f. meminta, mendapatkan, dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain; dan/atau ; g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Dari ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) tersebut dalam pemeriksaan dan dalam rangka mendapatkan alat-alat bukti, digunakan sistem persidangan seperti persidangan pada kasus pidana dan pada kasus perdata. Berdasarkan best practices di beberapa negara, di Jerman, Komisi Uni Eropa, Jepang, dll, lembaga persaingan usaha dalam memeriksa pelaku usaha tidak dilakukan dalam bentuk persidangan untuk mendapatkan bukti-bukti atau memeriksa pelaku usaha dan para saksi atau ahli, tetapi dalam bentuk kegiatan proses administrasi untuk mendapatkan bukti-bukti atau meminta keterangan pelaku usaha, saksi, atau ahli. Kelemahan sistem persidangan adalah Majelis Komisi ikut terlibat dalam mendapatkan alat- alat bukti, memeriksa para terlapor, saksi, dan meminta keterangan ahli. Hal ini akan mengurangi independensi Majelis Komisi dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani, karena investigator masih ada di bawah jalur komando (perintah) Majelis Komisi.

Oleh karena itu, sebagai upaya menjamin adanya independensi Majelis Komisi dalam memutus suatu perkara, seharusnya Majelis Komisi melakukan persidangan tidak dalam rangka memperoleh alat-alat bukti, tetapi pada saat melakukan musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Oleh karena itu, sebagai upaya memperoleh alat bukti dan memeriksa saksi dan mendengar [saksi] ahli hanya dilakukan oleh tim investigator yang dihadiri oleh salah seorang anggota majelis sebagai fasilitator di antara terlapor dengan investigator. Secara administratif Ketua Majelis Komisi meminta alat bukti kepada terlapor dan para pihak terkait dan bukti-bukti tersebut diberikan kepada investigator sebagai dasar tuntutan dugaan pelanggaran.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh tim investigator yang difasilitasi oleh seorang anggota Majelis Komisi. Format pemeriksaan bukan dalam bentuk persidangan, tetapi merupakan permintaan alat-alat bukti dan mengklarifikasinya. Dengan demikian pada pemeriksaan pendahuluan, pihak yang menyampaikan dugaan pelanggaran adalah tim investigator. Kemudian setelah tim investigator menyampaikan dugaan pelanggaran dengan alat bukti yang ada, para terlapor diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut dapat berupa penolakan atau penerimaan dugaan pelanggaran tersebut. Setelah memberikan tanggapan, terlapor diberi kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku kalau terlapor menerima dugaan pelanggaran tersebut (Pasal 78 ayat (3) Rancangan Undang-Undang), maka Majelis Komisi akan mengeluarkan penetapan perubahan perilaku. Kalau terlapor tidak menerima dugaan pelanggaran, maka perkara dugaan pelanggaran akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, maka tim investigator menyerahkan hasil pemeriksaan lanjutan kepada Majelis Komisi dan para terlapor juga akan menyampaikan tanggapan atau keberatan atas dugaan pelanggaran tim investigator pada waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Komisi.

Kemudian setelah Majelis Komisi menerima dugaan pelanggaran yang lengkap dari tim investigator dan keberatan dari para terlapor, Majelis Komisi akan melakukan rapat tertutup atau musyawarah untuk memutuskan apakah para terlapor terbukti bersalah atau tidak. Putusan Majelis Komisi berdasarkan atas pertimbangan dugaan pelanggaran dan alat bukti yang diajukan oleh tim investigator dan hasil analisisnya, dan alat bukti dan argumentasi para terlapor serta keterangan saksi-saksi dan saksi ahli yang telah diajukan. Setelah Majelis Komisi menetapkan putusannya, maka Majelis Komisi akan bersidang untuk membacakan putusannya di hadapan terlapor dan tim investigator serta terbuka untuk umum, apakah para terlapor dinyatakan bersalah melanggar dugaan pelanggaran yang diajukan oleh tim investigator atau tidak. Jadi, putusan Majelis Komisi adalah suatu putusan yang independen dan kredibel.

Untuk mendukung tugas Majelis Komisi mengambil keputusan suatu perkara, maka kelompok kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 5/1999 harus dihidupkan kembali. Kelompok kerja inilah sebagai think thank- nya Majelis Komisi dalam memberikan masukan untuk memutuskan suatu perkara. Kelompok kerja ini tentu terdiri dari para ahli hukum persaingan usaha, ahli ekonomi yang mendalami industrial organization, dan praktisi hukum. Dengan demikian putusan-putusan KPPU ke depan putusan-putusan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabhkan. (***)


*) Artikel ini dipublikasikan kembali atas seizin penulis. Sebelumnya diterbitkan di Investor Daily, 16 Mei 2017. Penulis adalah pakar hukum persaingan usaha dan dosen tetap Fakultas Hukum UPH Karawaci.